Pakar Nilai Ada Upaya Terselubung Melemahkan Program KDKMP

MEDIAHUB.ID – Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) yang juga pakar koperasi, Suroto, menilai ada indikasi kuat upaya sistematis untuk melemahkan bahkan menggagalkan percepatan program pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026.

Menurut Suroto, kebijakan fiskal dalam PMK tersebut dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan dukungan terhadap program strategis yang menjadi perhatian Presiden. Sebaliknya, ia menyebut terdapat desain kebijakan yang berpotensi memicu resistensi di tingkat desa dan merusak legitimasi program di mata masyarakat.

“Melalui instrumen fiskal, ada upaya terselubung untuk mendorong kegagalan program ini. Alih-alih memperkuat, kebijakan ini justru menciptakan konflik horizontal di tingkat desa,” kata Suroto dalam pesan elektronik kepada RMOL, Rabu malam, 15 April 2026.

Suroto menyoroti dua hal yang menurutnya problematik, yakni penurunan pagu Dana Desa dari kisaran Rp70 triliun menjadi sekitar Rp60 triliun pada 2026, serta skema pemotongan Dana Desa secara berkala untuk membayar kewajiban pembiayaan pembangunan KDKMP.

Ia menilai kondisi tersebut menempatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, desa diminta mendukung program KDKMP, namun di sisi lain harus menanggung konsekuensi berkurangnya ruang fiskal.

“Ini berbahaya. Program KDKMP berpotensi dijadikan kambing hitam atas tersendatnya program pembangunan desa lainnya,” ujarnya.

Menurut Suroto, kebijakan yang tidak memberi dukungan fiskal memadai justru berisiko menimbulkan penolakan di tingkat bawah dan mengganggu pelaksanaan program pembangunan desa secara keseluruhan.

Sumber: RMOL