IMF Peringatkan Perang Timur Tengah Perburuk Kerentanan Fiskal Global

MEDIAHUB.ID – Dana Moneter Internasional (IMF) melalui laporan Fiscal Monitor terbaru mengingatkan bahwa konflik di Timur Tengah bukan hanya persoalan keamanan, tetapi juga dapat memperburuk kerentanan fiskal global yang saat ini sudah rapuh.

Kepala Urusan Fiskal IMF, Rodrigo Valdes, menyoroti kebijakan subsidi bahan bakar yang kerap ditempuh pemerintah ketika harga energi melonjak. Menurut dia, langkah tersebut justru berisiko menjadi bumerang bagi pasar global.

“Pemerintah sebaiknya tidak mengandalkan subsidi bahan bakar secara luas. Bantuan tunai yang bersifat sementara dan tepat sasaran merupakan opsi yang lebih efektif, karena tidak mengaburkan sinyal harga di pasar,” ujar Valdes.

Ia menjelaskan, harga energi yang tinggi sebenarnya dibutuhkan agar pola konsumsi masyarakat dapat menyesuaikan diri. Jika harga ditekan melalui subsidi, permintaan global dikhawatirkan tetap tinggi dan pada akhirnya mendorong harga minyak semakin mahal.

IMF juga memperingatkan bahwa bila konflik memburuk hingga membuat harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel sampai 2027, ekonomi global berisiko masuk ke jurang resesi. Lembaga itu turut memangkas proyeksi pertumbuhan global akibat gangguan pasokan energi yang dipicu perang.

Selain itu, IMF menyoroti percepatan akumulasi utang pemerintah di berbagai negara. Rasio utang global diperkirakan menembus 100 persen dari PDB pada 2029, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, dan terus naik hingga 102,3 persen pada 2031. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak era pasca-Perang Dunia II.

Biaya pembayaran bunga utang pun diproyeksikan naik mendekati 3 persen dari PDB pada 2025, dari sekitar 2 persen empat tahun sebelumnya.

IMF juga menilai struktur pasar keuangan kini semakin berisiko. Meningkatnya peran hedge fund sebagai pemegang utang dianggap kurang stabil dibanding investor jangka panjang. Di saat yang sama, banyak negara menerbitkan utang jangka pendek sehingga kondisi fiskal mereka menjadi sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Gejolak di pasar saham berbasis kecerdasan buatan, fragmentasi perdagangan, hingga tingginya biaya transisi energi dan iklim turut menekan ruang fiskal negara-negara di dunia.

Valdes mengingatkan pemerintah agar tidak menunda perbaikan anggaran setelah krisis mereda. Menurutnya, penundaan konsolidasi fiskal hanya akan membuat beban perbaikan di masa depan semakin besar dan sulit dikendalikan.

“Situasi saat ini memang belum mencapai titik ledakan krisis, tetapi menunda tindakan hanya akan membuat masalah fiskal semakin berat di kemudian hari,” ujarnya.