Presiden Filipina Terapkan Empat Hari Kerja akibat Krisis Timur Tengah

MediaHub – Presiden Filipina, Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., telah mengumumkan penerapan kebijakan empat hari kerja untuk seluruh masyarakat sebagai respons terhadap dampak ekonomi dari konflik yang sedang berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat (AS) serta Israel. Dalam pernyataannya pada Jumat (6/3), Bongbong menekankan bahwa keputusan ini diambil demi melindungi kesejahteraan rakyat Filipina.

Menurut Bongbong, “Kita adalah korban perang yang bukan kemauan kita, tetapi kita memiliki kendali untuk melindungi rakyat kita.” Kebijakan ini akan resmi diterapkan mulai Senin (9/3) dan awalnya hanya berlaku untuk kantor-kantor pemerintahan. Namun, perlu dicatat bahwa pekerja di sektor layanan publik, termasuk polisi dan pemadam kebakaran, akan tetap diharuskan bekerja penuh waktu.

Salah satu alasan di balik kebijakan ini adalah lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diproyeksikan akan terjadi akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Sejak Minggu (1/3), Iran telah menutup akses ke selat strategis tersebut dan menyatakan akan menyerang kapal yang melintas, kecuali yang dimiliki oleh China dan Rusia. Akibat situasi ini, Bongbong memperingatkan bahwa harga bahan bakar lokal bisa melonjak, dengan kenaikan sebesar 7,48 peso per liter untuk bensin, 17,28 peso untuk solar, dan 32,35 peso untuk minyak tanah.

Filipina sangat bergantung pada impor minyak mentah dari Timur Tengah dan masih menggunakan pembangkit listrik berbasis minyak untuk memenuhi kebutuhan listrik. Selain dampak ekonomi, perang yang berlangsung juga menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan lebih dari dua juta warga Filipina yang bekerja di kawasan tersebut.

Untuk mengurangi dampak dari krisis ini, Bongbong telah memberikan instruksi kepada semua instansi pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM dan listrik antara 10-20 persen, serta melarang perjalanan luar negeri bagi pegawai negeri. Ia juga merekomendasikan agar rapat-rapat dapat dilakukan secara virtual.

Lebih lanjut, Bongbong mengusulkan kepada Kongres untuk memberikan wewenang dalam mengurangi pajak cukai atas produk minyak bumi jika harga minyak mentah global melewati US$80 per barel. Selain itu, ia meminta agar undang-undang biofuel dapat dimodifikasi untuk memungkinkan penggunaan bioetanol yang lebih ekonomis dalam campuran produk minyak bumi.