Revitalisasi OKI Dinilai Penting untuk Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

MEDIAHUB.ID – Revitalisasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah serta berlanjutnya pendudukan Israel atas Palestina.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri, Muhammad Takdir, menilai OKI memiliki posisi penting dalam politik luar negeri Indonesia. Namun, menurut dia, organisasi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang membuat perannya belum optimal.

“Paradoks OKI terlihat dari kegagalan mengonversi keunggulan komparatif, terkait populasi, sumber daya energi, dan geopolitik strategis, menjadi daya tawar yang kohesif menghadapi hegemoni Barat,” kata Takdir dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 29 April 2026.

Ia menambahkan, sebagai organisasi antar-pemerintah terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa, OKI merupakan wadah utama suara anti-penjajahan. Namun, OKI dinilai belum mampu memaksa penghentian agresi maupun memberi jaminan keamanan penuh bagi kedaulatan Palestina.

Takdir menjelaskan, akar persoalan OKI dapat dilihat dari empat hal. Pertama, perbedaan sistem pemerintahan yang sangat beragam, mulai dari teokrasi monarki hingga demokrasi parlementer, membuat standardisasi kebijakan menjadi sulit.

Kedua, konflik internal, ancaman terorisme, dan krisis transisi pasca-Arab Spring telah menyita kapasitas diplomasi dan pembangunan di banyak negara anggota.

Ketiga, terdapat kesenjangan ekonomi yang tajam antara negara-negara kaya energi dan negara-negara berkembang berpendapatan rendah, sehingga prioritas nasional masing-masing menjadi berbeda.

Keempat, friksi geopolitik dan sektarian, termasuk rivalitas kekuatan kawasan seperti negara-negara Teluk dan Iran, serta perbedaan corak keislaman, ikut menghambat persatuan.

Meski demikian, ia menilai isu Palestina dapat menjadi titik temu bagi kepentingan negara-negara anggota OKI. “Masalah Palestina dapat berfungsi sebagai kalimatun sawa’ atau titik temu di antara berbagai kepentingan anggota OKI,” ujarnya.

Menurut Takdir, revitalisasi OKI perlu dimulai dengan mengisi kekosongan kepemimpinan karena tidak ada satu negara Muslim yang benar-benar dominan untuk memimpin secara moral dan diplomatik.

Ia juga mendorong perubahan orientasi kebijakan dari sikap reaktif menjadi proaktif dengan agenda bersama yang berpusat pada pembebasan Palestina. Selain itu, OKI dinilai perlu mengurangi ketergantungan eksternal melalui penguatan kemandirian strategis, termasuk lewat New Development Bank, revitalisasi Islamic Development Bank (IDB), dan kerja sama Selatan-Selatan.

“Harus dilakukan perubahan orientasi kebijakan dari sikap reaktif dan terhambat masalah domestik anggota menjadi proaktif dengan agenda-setting bersama, berpusat pada pembebasan Palestina,” pungkasnya.