Hidayat Nur Wahid: Persatuan Anggota OKI Bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

MEDIAHUB.ID – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai kemerdekaan Palestina dan pembebasan Masjid Al-Aqsa sangat bergantung pada soliditas negara-negara Muslim. Karena itu, ia mendorong revitalisasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai wadah persatuan.

Hal itu disampaikan Hidayat dalam Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara (FDABB) yang digelar Sekretariat MPR RI bekerja sama dengan Institut Indonesia, belum lama ini.

Menurut Hidayat, OKI berdiri pada 1969 sebagai respons atas pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh kelompok radikal Zionis. Peristiwa itu, kata dia, mendorong para pemimpin negara Muslim untuk bersatu menghadapi kekerasan Israel terhadap rakyat Palestina.

“Sampai saat ini, di tengah konflik Iran menghadapi serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel, rakyat Palestina masih mengalami pembantaian dan pengusiran di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem. Pasukan Zionis bahkan menutup Masjid Al-Aqsa dan Gereja Holy Sepulchre di Yerusalem saat umat Islam dan Kristen merayakan hari sucinya,” ujar Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 29 April 2026.

Ia menegaskan, OKI memiliki pengaruh besar terhadap dinamika kawasan Timur Tengah maupun percaturan global. Pasalnya, 57 negara anggota OKI memiliki potensi ekonomi dan politik yang sangat besar.

Hidayat juga mengingatkan kembali sejarah embargo minyak yang pernah mengguncang dunia pada 1973. Saat itu, embargo terhadap Amerika Serikat dan negara-negara Barat dipelopori oleh Raja Faisal dari Arab Saudi.

“Saat ini, tiga selat yang menghubungkan jalur perdagangan internasional sebenarnya dikuasai negeri Muslim, yakni Selat Hormuz, Selat Malaka, dan Bab el-Mandeb. Belum lagi Terusan Suez dan Laut Mediterania,” katanya.

“Bila anggota OKI bersatu dan memiliki tujuan bersama yang jelas, maka dapat mengendalikan urat nadi perdagangan dunia,” tegas Hidayat.

Politikus senior PKS itu juga menekankan posisi strategis Indonesia dalam mendorong revitalisasi OKI. Sebagai negara dengan populasi মুসলim terbesar di dunia, salah satu pendiri OKI, serta dikenal sebagai negara demokratis dan moderat, Indonesia dinilai memiliki legitimasi kuat untuk mengambil peran kepemimpinan.

“Indonesia dipercaya banyak pihak memiliki legitimasi kuat untuk mengambil peran kepemimpinan dan revitalisasi OKI,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah penting yang perlu dilakukan adalah menghidupkan kembali Deklarasi Jakarta sebagai hasil KTT Luar Biasa OKI yang digelar di Jakarta pada 2016. Deklarasi itu memuat komitmen negara-negara anggota untuk menyelamatkan Masjid Al-Aqsa dan mendukung kemerdekaan Palestina melalui jalur politik, ekonomi, diplomasi, dan hukum internasional.