Pelaksanaan Ibadah Haji 2026: Optimisme di Tengah Ketegangan Timur Tengah

MediaHub – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyatakan keyakinannya bahwa pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2026 akan tetap berlangsung meskipun situasi di Timur Tengah memanas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Ia percaya bahwa konflik yang terjadi tidak akan berdampak langsung pada Makkah dan Madinah.

“Rute penerbangan akan kami serahkan kepada maskapai. Saya yakin potensi konflik tidak akan menjangkau Makkah dan Madinah. Ibadah haji harus tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada, Insya Allah,” ungkap Singgih saat ditemui wartawan pada Sabtu, 6 Maret 2026.

Meski memprediksi bahwa perang dapat berlangsung dalam waktu yang lama, legislator dari Partai Golkar ini menegaskan bahwa lokasi suci haji dipastikan aman. Dia menyoroti bahwa saat ini terdapat ribuan jemaah umrah yang terjebak di Saudi karena menggunakan maskapai yang harus transit di negara-negara seperti UEA, Bahrain, dan Qatar.

“Konflik mungkin berkepanjangan, tetapi tidak akan sampai ke dua kota suci tersebut. Kementerian Agama harus mengambil langkah antisipasi dengan memastikan jalur penerbangan yang aman. Banyak jemaah umrah yang terhambat karena rute transit ke negara-negara seperti UEA dan Bahrain,” jelasnya.

Singgih menambahkan, perjalanan dengan maskapai tertentu seperti Garuda, Lion, dan Saudi Airlines dianggap aman. “Maskapai seperti Malaysia Airlines juga aman untuk digunakan,” sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, mengusulkan agar pemerintah mempersiapkan alternatif rute penerbangan melalui Afrika jika situasi konflik semakin memburuk. Marwan menyatakan bahwa opsi ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari area konflik yang berpotensi mengganggu perjalanan jemaah.

“Jemaah tidak bisa dibiarkan menunggu terlalu lama. Harus ada alternatif, misalnya penerbangan dapat dialihkan melalui Afrika,” kata Marwan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 6 Maret 2026.

Ia menjelaskan, rute penerbangan bisa dimulai dari Jeddah menuju Nairobi dan kemudian melanjutkan ke arah Afrika sebelum akhirnya melewati lautan lepas, menghindari wilayah yang berpotensi konflik. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan skenario ini, termasuk maskapai penerbangan dan penyedia layanan haji lainnya.