KPK: E-Katalog Tak Mampu Cegah Dugaan Pengondisian Proyek di Tulungagung

MEDIAHUB.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pengaturan pemenang proyek dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Dugaan tersebut disebut terjadi di luar sistem pengadaan elektronik yang selama ini digadang-gadang sebagai alat pencegah korupsi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik masih mendalami aliran pemberian kepada Gatut Sunu melalui pemeriksaan sejumlah saksi sejak Kamis, 21 Mei 2026 hingga Jumat, 22 Mei 2026.

"Semuanya hadir untuk memberikan keterangan kepada penyidik, terkait dugaan adanya pemberian kepada bupati," kata Budi kepada wartawan, Jumat, 22 Mei 2026.

Sejumlah saksi telah diperiksa pada Kamis di Polda Jawa Timur, di antaranya Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Tulungagung Deni Susanti, Kepala Dinas Perhubungan Iswahjudi, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nina Hartiani, serta Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Agus Sulistiono.

Selain itu, KPK juga memeriksa Slamet Sunarto selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Suparni selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Robinson Parsaoran Nadeak selaku Kepala Dinas Perikanan, Erwin Novianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Sugeng Riadi selaku ajudan bupati.

Adapun saksi yang diperiksa pada Jumat ini antara lain Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati, Sony Welli Ahmadi selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Imroatul Mufidah selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Achmad Mugiyono selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Lugu Tri Handoko selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Selain itu, turut diperiksa Rio Ardona selaku Direktur RSUD Campurdarat, Rahadi Puspita Bintara selaku Sekretaris DPRD, Galih selaku PNS, Agus Suswantoro selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Hari Prastijo selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Menurut Budi, penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga menelusuri praktik pengondisian proyek pemerintah.

"Dalam perkara Tulungagung ini, penyidik juga menelusuri adanya dugaan pengkondisian pemenang proyek, meskipun proses PBJ-nya sudah dilakukan melalui e-katalog. Deal-deal dilakukan di luar sistem," ujar Budi.

Temuan itu menunjukkan digitalisasi pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya mampu menutup ruang korupsi apabila masih ada kesepakatan yang dilakukan secara diam-diam di luar mekanisme resmi.

Karena itu, KPK menilai kasus di Tulungagung perlu menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh.

"Hal ini tentu menjadi pemantik untuk evaluasi tata kelola PBJ di Indonesia, terlebih masih masifnya korupsi di sektor pengadaan dengan berbagai modus yang dilakukan di lapangan," tegas Budi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 10 April 2026 yang mengamankan 18 orang. Dari hasil penyidikan, KPK menetapkan dua tersangka, yakni Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal.

Keduanya kemudian ditahan KPK di Rutan Cabang Gedung Merah Putih pada Sabtu, 11 April 2026.

Dalam konstruksi perkara, Gatut Sunu diduga menggunakan kewenangannya untuk menekan para pejabat dengan meminta mereka menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai alat kontrol. Ia juga diduga meminta setoran uang kepada sedikitnya 16 kepala OPD, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, serta melakukan penagihan berulang.

Selain itu, Gatut Sunu diduga mengatur pengadaan barang dan jasa, termasuk pengondisian pemenang lelang dan permintaan jatah hingga 50 persen dari nilai anggaran di sejumlah OPD.

Dari total permintaan sekitar Rp5 miliar, uang yang diduga telah diterima Gatut Sunu diperkirakan mencapai sekitar Rp2,7 miliar.