Politik & Hukum

NTB Pertimbangkan Mundur dari Tuan Rumah PON 2028, Biaya Jadi Isu Utama

Wacana NTB mundur dari tuan rumah PON 2028 mengemuka, dengan anggaran Rp1 triliun menjadi isu utama yang perlu ditangani.

iMedia November 18, 2026 · 10:40 am
ADVERTISEMENT970 × 90

MediaHub – Wacana Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mundur dari status tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 kembali mencuat, dengan isu pembiayaan sebagai sorotan utama. Anggaran yang diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun menjadi tantangan signifikan yang harus dihadapi.

Aktivis olahraga Hasan Masat menegaskan pentingnya untuk tidak menjadikan mundur sebagai opsi. Ia berpendapat bahwa masalah anggaran seharusnya menjadi pemicu untuk mencari solusi pembiayaan, bukan untuk menghindari tanggung jawab sebagai tuan rumah.

Menurut Hasan, pelaksanaan PON adalah agenda nasional yang tidak mungkin ditangani sendirian oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, KONI, dan pihak-pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan anggaran.

Belum Ada Keputusan Resmi

Sementara wacana mengenai mundurnya NTB dari PON 2028 berkembang, belum ada keputusan resmi yang mengonfirmasi hal tersebut. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menetapkan NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai tuan rumah PON XXII 2028, dengan DKI Jakarta sebagai daerah pendukung.

Penting untuk dicatat, perdebatan ini lebih berkaitan dengan skema pembiayaan dan kesiapan penyelenggaraan, bukan sebuah keputusan definitif untuk mundur.

Anggaran Rp1 Triliun: Masalah Besar

Angka Rp1 triliun yang disebutkan sebagai kebutuhan biaya penyelenggaraan PON menjadi topik hangat. Namun, angka ini masih sebatas estimasi awal dan belum final. Wakil Ketua Umum I KONI Pusat menyebut angka tersebut merupakan proyeksi yang perlu dikaji lebih mendalam berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing bidang.

Saat ini, Pemprov NTB telah menyiapkan sekitar Rp60 miliar dalam rancangan APBD 2027 dengan tambahan Rp7 miliar pada APBD Perubahan 2026 untuk kegiatan pra-PON. Ini menunjukkan bahwa masih ada selisih signifikan dari anggaran yang diperkirakan.

Kolaborasi untuk Pembiayaan

Pemprov NTB telah menyatakan bahwa beban biaya penyelenggaraan PON tidak bisa hanya ditanggung oleh APBD provinsi. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyerukan perlunya keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota dalam memikul tanggung jawab ini. Skema pembiayaan akan dibicarakan bersama pemerintah pusat dan KONI Pusat.

Pemanfaatan fasilitas olahraga yang telah ada juga menjadi fokus utama. Renovasi dan revitalisasi venue lebih diutamakan dibandingkan pembangunan fasilitas baru, sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk efisiensi.

Kesiapan Venue dan Analisis Biaya

Selain anggaran, kesiapan venue juga memengaruhi besarnya biaya yang dibutuhkan. Ketua KONI NTB, Mohan Roliskana, menjelaskan bahwa kesiapan infrastruktur dan arena pertandingan adalah prioritas. Beberapa venue indoor sudah siap, sementara fasilitas outdoor masih memerlukan pemenuhan standar teknis.

Keterbatasan dalam memenuhi persyaratan venue bisa menyebabkan pertandingan dialihkan ke lokasi lain, seperti Jakarta. Ini menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi biaya renovasi dan pembangunan.

DPRD Didorong Aktif

Hasan Masat juga menyerukan DPRD NTB agar lebih proaktif dalam menangani isu PON 2028, terutama dalam mencari solusi pembiayaan. Seruan serupa juga datang dari Fraksi Golkar DPRD NTB yang meminta pemerintah menjelaskan langkah-langkah konkret untuk memastikan dana PON 2028 terpenuhi.

PON 2028: Lebih dari Sekadar Anggaran

Di tengah perdebatan mengenai pembiayaan, persiapan untuk PON 2028 terus berjalan. KONI NTB tengah mempersiapkan pemusatan latihan bagi atlet sebagai bagian dari langkah menuju event besar ini. PON 2028 diharapkan dapat memberikan efek domino positif, dari sektor olahraga hingga pariwisata.

Dengan waktu yang semakin mendekati PON XXII 2028, penting bagi semua pihak untuk bekerja bersama mencari solusi terbaik. PON tidak hanya soal anggaran, tetapi juga bagaimana memastikan penyelenggaraan dapat berlangsung tanpa membebani fiskal daerah secara berlebihan.

ADVERTISEMENTResponsive
AUTHOR

iMedia

iMedia adalah penulis di bawah jaringan Inspira Media, sebuah ekosistem media digital yang berfokus pada penyajian berita, opini, dan informasi aktual secara cepat, akurat, dan relevan.

ADVERTISEMENTResponsive

Tinggalkan Komentar

Tulis tanggapan Anda dengan sopan dan relevan dengan artikel. Email tidak akan dipublikasikan.