Mencederai Independensi Hukum, GMPRI Minta Prabowo Copot Ketua KPK

MediaHub – Jakarta – Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengubah status penahanan Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menjadi tahanan rumah telah memicu reaksi yang kuat dari kalangan masyarakat sipil. Kebijakan ini, yang dinyatakan berdasarkan permohonan keluarganya, dianggap sebagai langkah yang menciptakan preseden buruk dan menunjukkan adanya intervensi yang merusak integritas lembaga antirasuah.

Juru bicara Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI), Rindawanto Evendi atau akrab disapa Rindhot, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas dengan mencopot Ketua KPK. Menurutnya, tindakan tersebut mencederai prinsip-prinsip hukum yang seharusnya dijunjung tinggi di republik ini.

“Ini merupakan preseden yang sangat buruk bagi KPK, dan penting bagi Presiden Prabowo untuk mengambil langkah demi menjaga reputasi pemerintahannya. Tindakan gegabah ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Kejanggalan dalam penahanan Gus Yaqut mulai terungkap ketika mantan Menteri Agama itu tidak terlihat di Rumah Tahanan (Rutan) KPK sejak malam Kamis (19/3/2026) dan juga tidak hadir dalam salat Idulfitri berjemaah pada Sabtu (21/3/2026).

Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, mengonfirmasi pemindahan Gus Yaqut ke Mahkota Residence di Jakarta Timur. Ia menjelaskan bahwa pemindahan ini dilakukan semata-mata atas permohonan keluarga, tanpa adanya alasan medis yang mendesak, dan membuka kemungkinan bagi tahanan lain untuk mengajukan permohonan serupa.

Rindhot menilai bahwa kebijakan ini merupakan sebuah hal yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah KPK. Ia menekankan bahwa praktik semacam ini tidak hanya janggal, tetapi juga memberikan celah bagi tersangka untuk mempersiapkan strategi dan melakukan intervensi guna menghindari tuntutan hukum.

“Kami berharap Presiden Prabowo segera mengambil langkah yang tepat untuk menyelamatkan independensi hukum selama masa kepemimpinannya,” tutup Rindhot.