GAMKI dan Sejumlah Organisasi Kristen Akan Laporkan Jusuf Kalla ke Polisi

MEDIAHUB.ID – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bersama sejumlah lembaga Kristen dan organisasi kemasyarakatan menyatakan sikap atas video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, yang beredar di media sosial.

Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers yang melibatkan Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI), Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralisme, DPP Si Pitung, DPP Horas Bangso Batak, DPP Pasukan Manguni Makasiouw, serta sejumlah kelompok masyarakat lainnya.

Ketua Umum DPP GAMKI, Sahat Sinurat, membacakan tiga poin utama dalam pernyataan bersama tersebut. Pertama, ia menegaskan bahwa ajaran Kristen tidak pernah mengajarkan untuk membunuh orang Islam demi meraih syahid atau masuk surga, melainkan mengajarkan kasih kepada sesama, termasuk kepada musuh.

Kedua, GAMKI mengecam pernyataan Jusuf Kalla yang dinilai melukai perasaan umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ketiga, mereka menyatakan akan melaporkan Jusuf Kalla ke Kepolisian RI.

Usai konferensi pers, perwakilan organisasi disebut bergerak dari Sekretariat DPP GAMKI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, menuju Kepolisian RI.

Video yang beredar memperlihatkan Jusuf Kalla menyinggung konflik di Poso dan Ambon. Dalam potongan ceramah itu, ia menyebut bahwa pada masa konflik ada keyakinan dari kedua pihak mengenai konsep syahid dalam konteks peperangan.

“Kenapa agama gampang menjadi alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang atau mematikan itu syahid. Saat konflik berlangsung kedua pihak berkeyakinan begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti,” ujar JK dalam video tersebut.

Juru bicara JK, Husain Abdullah, menjelaskan bahwa potongan video itu berasal dari ceramah JK di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Kamis, 5 Maret 2026. Menurut dia, pernyataan tersebut merujuk pada kondisi faktual saat konflik berlangsung, bukan pandangan pribadi JK.

“Yang disampaikan Pak JK adalah realitas di lapangan saat konflik pecah. Pada masa itu, memang ada kelompok dari kedua pihak yang sama-sama menyerukan perang suci dan mengklaim bahwa membunuh lawan atau mati dalam konflik adalah syahid. Itu fakta sejarah dari konflik bernuansa SARA, bukan pendapat pribadi Pak JK,” kata Husain, Sabtu, 10 April 2026.

Sumber: RMOL