Dugaan Pengadaan IT Rp1,2 Triliun di BGN Disorot, Status di Sistem Dinilai Janggal

MEDIAHUB.ID – Dugaan kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan. Setelah sebelumnya mencuat pengadaan motor listrik, alat makan, jasa event organizer, dan kaos kaki, kini muncul dua paket jasa teknologi informasi (IT) bernilai jumbo yang dinilai menimbulkan tanda tanya.

Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, dua paket jasa IT skala nasional didaftarkan pada September 2025 dengan total nilai sekitar Rp1,2 triliun. Paket pertama adalah managed service IT dan IoT di 5.000 lokasi senilai Rp665,4 miliar. Paket kedua berupa Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional senilai Rp600 miliar.

Kedua paket itu direncanakan berjalan dalam waktu tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2025, dengan metode penunjukan langsung. Skema tersebut memunculkan pertanyaan karena nilai pengadaan tergolong besar, sementara penunjukan langsung menurut ketentuan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 umumnya hanya digunakan dalam kondisi tertentu, seperti adanya penyedia tunggal, kerahasiaan negara, atau keadaan mendesak akibat bencana.

Penelusuran lanjutan di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Inaproc menunjukkan kedua paket dengan kode 10519612000 dan 10519550000 berstatus selesai per 31 Desember 2025. Namun, pada kolom pemenang berkontrak, tidak tercantum nama perusahaan, alamat, maupun NPWP. Nilai realisasi juga masih tercatat Rp0,00.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai pihak pelaksana pekerjaan dan kejelasan pelaporan realisasi anggaran. Di sisi lain, dashboard monitoring Inaproc disebut masih menampilkan nilai sekitar Rp1,27 triliun dalam status belum terealisasi, meski di SPSE paket tersebut sudah dinyatakan selesai.

Dalam data RUP BGN 2025, total nilai pengadaan tercatat sekitar Rp6,3 triliun. Dari sisi jenis pengadaan, porsi terbesar berasal dari jasa lainnya dengan nilai mencapai Rp4,53 triliun.

Sejumlah kejanggalan itu mendorong desakan agar pengadaan di lingkungan BGN diaudit secara menyeluruh. Transparansi, menurut kritik yang muncul, menjadi kunci agar penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari BGN terkait rincian dua paket IT tersebut, alasan penunjukan langsung, maupun status vendor yang terlibat.