Ekonom CSIS: Keberhasilan MBG Bergantung pada Transparansi dan Efisiensi

MEDIAHUB.ID – Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpeluang besar menggerakkan ekonomi akar rumput jika dikelola dengan strategi yang adaptif dan efisien.

Menurut dia, kesiapan infrastruktur pendukung program tersebut sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Dari target 30 ribu unit Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) atau dapur MBG, sekitar 27 ribu unit atau 90 persen telah siap beroperasi.

Riandy mengatakan pembangunan fisik dapur MBG turut berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi di tingkat bawah. Ia menilai program ini memberi dorongan bagi sektor pertanian serta perdagangan di pasar tradisional.

“Dapurnya sudah terbangun dan ekonomi rakyat mulai bergulir. MBG ini sangat atraktif dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar-pasar tradisional. Ini adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah,” kata Riandy dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).

Dampak tersebut terlihat di SPPG Kadiwano, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Dapur ini saat ini melayani sekitar 2.000 penerima manfaat dari jenjang TK hingga SMA di 15 sekolah.

Kepala SPPG Kadiwano, Edwin Putra Kadege, menjelaskan kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar, seperti sayur-sayuran, dipenuhi melalui kerja sama dengan petani lokal. Langkah itu dilakukan agar roda ekonomi di sekitar dapur tetap bergerak.

Edwin juga menyebut pihaknya memberdayakan ibu rumah tangga yang sebelumnya belum memiliki akses pekerjaan untuk menjadi tenaga juru masak. Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, SPPG menerapkan jadwal suplai mingguan agar hasil panen petani tidak menumpuk.

“Jadi, memang kami memberdayakan UMKM di sekitar SPPG. Dengan adanya MBG, manfaat tidak hanya untuk adik-adik sekolah, tapi lebih luas kepada masyarakat,” ujar Edwin.

Di sisi lain, Riandy menilai pemerintah perlu fleksibel dalam mengelola anggaran MBG, terutama untuk menjaga stabilitas fiskal dan peringkat kredit nasional. Salah satu opsi yang dia sarankan adalah penyesuaian frekuensi pemberian makan tanpa mengurangi jangkauan wilayah maupun sasaran penerima manfaat.

“Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari 6 hari menjadi 3 atau 4 hari seminggu. Langkah ini jauh lebih aman daripada mengubah total struktur program yang sudah berjalan, sehingga manfaat ekonomi bagi pekerja dapur dan penyedia bahan pangan tetap terjaga,” jelasnya.

Selain efisiensi, Riandy menekankan pentingnya pengawasan lapangan melalui pemeriksaan acak untuk memastikan kualitas nutrisi tetap terjaga. Menurut dia, transparansi dalam pengelolaan dapur menjadi kunci agar setiap dana yang dikeluarkan benar-benar menjadi investasi bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Meski demikian, ia mengingatkan agar MBG tidak dijadikan satu-satunya andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut dia, pertumbuhan yang lebih tinggi tetap membutuhkan penguatan di berbagai sektor lain.

“Tapi lagi-lagi, jangan diharapkan MBG ini bisa kemudian memutar roda perekonomian sampai 8 persen, akan sulit dibayangkan, karena untuk menggerakkan ekonomi, butuh mesin-mesin ekonomi baru, tidak hanya mengandalkan sektor pertanian, jadi perlu ada sektor-sektor yang lain yang perlu digenjot,” katanya.

“Jadi jangan mengandalkan MBG sendirian untuk strategi pertumbuhan, sehingga kita jor-joran ke pertanian,” pungkas Riandy.