Aksi Mahasiswa Kritisi Kenaikan BBM Dinilai Masukan Berharga bagi Pembangunan

MEDIAHUB.ID – Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok aktivis terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, khususnya Pertamax, mendapat tanggapan dari Ketua Umum Relawan Jarnas Prabowo-Gibran, H. Nasarudin, SH, MH.

Nasarudin menilai kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Ia mengapresiasi kepedulian para aktivis yang terus mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan pandangan terhadap kebijakan publik.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, aktivis, dan para pengamat yang telah menyampaikan kritik serta aspirasi terkait kebijakan pemerintah. Masukan seperti ini sangat berharga untuk pembangunan bangsa yang lebih baik,” ujar Nasarudin di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Meski demikian, ia menilai kritik terhadap kenaikan BBM non-subsidi perlu dilihat secara lebih komprehensif. Menurutnya, masyarakat perlu memahami perbedaan antara BBM subsidi dan non-subsidi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai kebijakan pemerintah.

Ia menjelaskan, Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang umumnya digunakan oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih baik. Karena itu, penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak bisa disamakan dengan kebijakan terhadap BBM subsidi yang menyangkut kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Negara tidak ingin beban subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil justru ikut dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu. Pemerintah harus memastikan anggaran negara benar-benar difokuskan untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Nasarudin menambahkan, langkah pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal negara sekaligus mempertahankan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ia menegaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen membela kepentingan rakyat kecil melalui berbagai skema subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

“Pemerintah tetap fokus melindungi rakyat miskin. Subsidi harus tetap tersedia bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya sehingga mereka dapat bertahan menghadapi berbagai tantangan ekonomi saat ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Nasarudin menilai tuntutan penolakan kenaikan BBM non-subsidi perlu dikaji secara mendalam. Jika harga BBM non-subsidi terus ditahan, negara berpotensi menanggung beban yang lebih besar untuk kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu membayar harga sesuai mekanisme pasar.

“Dalam perspektif keadilan sosial, subsidi harus diarahkan kepada mereka yang membutuhkan. Negara tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat miskin demi mempertahankan kenyamanan kelompok yang secara ekonomi mampu,” tegasnya.

Nasarudin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak pada perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia mengingatkan bahwa tantangan ekonomi global saat ini tidak lepas dari situasi geopolitik dunia yang memengaruhi rantai pasok energi dan harga minyak internasional.

“Kondisi geopolitik global yang tidak menentu telah memberikan tekanan terhadap harga energi dunia. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang bijak agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga dan rakyat kecil tetap terlindungi,” ujarnya.

Karena itu, Nasarudin menilai kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan langkah yang tepat dan rasional dalam menghadapi dinamika ekonomi global saat ini.

Ia pun mengajak masyarakat melihat kebijakan tersebut secara objektif, tidak hanya dari sisi kenaikan harga, tetapi juga dari tujuan besar pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan anggaran negara dan perlindungan terhadap kelompok yang paling membutuhkan.

“Yang harus menjadi prioritas kita bersama adalah memastikan rakyat kecil tetap terlindungi. Mari kita perkuat dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan menjaga ketahanan ekonomi bangsa,” tutup Nasarudin.