Pemerintah Setujui Tambahan Anggaran Layanan Perintis, ASDP dan Pelni Dapat Rp209 Miliar

MEDIAHUB.ID – Pemerintah memastikan layanan transportasi perintis di berbagai daerah, khususnya wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran untuk ASDP dan Pelni.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat pemerintah bersama DPR yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, pimpinan Komisi V DPR, serta COO Danantara, di Kompleks Parlemen, Senin, 20 Juli 2026.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, kebutuhan tambahan anggaran untuk ASDP mencapai sekitar Rp139 miliar, sementara Pelni sekitar Rp70 miliar lebih. Usulan tersebut langsung mendapat persetujuan dalam rapat.

“Yang tadi disampaikan adalah kebutuhan sekitar 139 miliar untuk di ASDP, dan kurang lebih 70 sekian untuk yang di Pelni. Tadi langsung kami bersama-sama berikan persetujuan,” ujar Prasetyo.

Selain ASDP dan Pelni, pemerintah juga menyepakati upaya mencari solusi pendanaan bagi DAMRI. Prasetyo menjelaskan, persoalan yang dihadapi DAMRI bukan semata soal tambahan anggaran, melainkan mekanisme pendanaannya.

“Intinya administrasinya kita coba cari supaya bisa dipercepat, karena ini menyangkut kebutuhan dasar dari masyarakat, terutama di daerah-daerah perintis dan daerah 3T,” katanya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah dan DPR juga membahas usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Perhubungan sekitar Rp2,3 triliun hingga Rp2,4 triliun untuk tahun anggaran 2026.

Prasetyo menambahkan, pemerintah akan mengevaluasi mekanisme penyaluran anggaran agar persoalan administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

“Tidak hanya masalah anggarannya, tetapi juga masalah mekanismenya untuk memastikan bahwa proses atau mekanisme administratif tidak mengganggu pelayanan kepada publik,” ujarnya.

Ia juga memastikan layanan transportasi perintis yang sempat terkendala kini sudah kembali beroperasi.

“Sudah, alhamdulillah sudah,” tandasnya.

Rapat itu digelar menyusul kebutuhan pendanaan layanan transportasi perintis yang dikelola ASDP, Pelni, dan DAMRI. Pemerintah bersama DPR menegaskan layanan transportasi di wilayah perintis menjadi prioritas agar akses masyarakat di daerah 3T tetap terjaga.