PPP Dituding Pecat Ratusan Pengurus di Daerah, Dinilai Layak Masuk Rekor MURI

18 Apr 2026 • 22:13 • iMedia

MEDIAHUB.ID – Persoalan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) disebut semakin meluas hingga ke tingkat wilayah dan cabang di berbagai daerah setelah terbitnya SK Menteri Hukum tentang susunan pengurus DPP PPP hasil rekonsiliasi pada 6 Oktober 2025.

Sejumlah pengurus di tingkat DPW dan DPC dikabarkan diberhentikan melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Mardiono dan Jabbar Idris selaku ketua umum dan wakil sekjen.

Sekjen Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), M. Thobahul Aftoni, menyebut jumlah pengurus yang telah diberhentikan secara sepihak oleh DPP PPP mencapai ratusan orang. Ia merinci, pemecatan itu terjadi di level ketua, sekretaris, dan bendahara di 12 provinsi, di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

BACA JUGA

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor Pendidikan Politik yang Dibiayai Uang Negara JK: Rismon Ingin Bertemu dengan Tujuh Orang, Namun Saya Menolak Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Selain itu, pemberhentian juga disebut terjadi di tingkat kabupaten/kota dari Sumatera Utara hingga Papua. Bahkan, menurut Aftoni, ada pula 9 DPC PPP di Maluku yang seluruh pengurusnya dibekukan.

“Jika dihitung perkiraan sudah enam ratusan lebih pengurus DPW dan DPC PPP yang diberhentikan atau dipecat secara sepihak oleh DPP PPP. Ada yang ketuanya saja, ada ketua, sekretaris dan bendahara, ada juga yang diberhentikan seluruhnya,” kata Aftoni dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu malam, 18 April 2026.

Ia menilai langkah tersebut merupakan pemecatan massal pengurus partai terbesar dalam sejarah politik Indonesia dan menyebutnya layak dicatat sebagai rekor MURI.

“Mungkin ini pemecatan pengurus partai terbanyak secara massal sepanjang sejarah politik di tanah air Indonesia. Kalau didaftarkan ke MURI ini sudah menjadi rekor,” tegasnya.

Terkait alasan di balik kebijakan tersebut, Aftoni memilih tidak menjelaskan lebih jauh. Ia menyebut dinamika internal PPP itu sudah menjadi konsumsi publik sejak beberapa bulan terakhir.

“Saya kira gak perlu saya jelaskan panjang lebar. Dinamika ini sudah menjadi konsumsi publik media sejak beberapa bulan silam,” pungkasnya.

iMedia

iMedia adalah penulis di bawah jaringan Inspira Media, sebuah ekosistem media digital yang berfokus pada penyajian berita, opini, dan informasi aktual secara cepat, akurat, dan relevan.