Indonesia Siap Bergabung dalam Misi Perdamaian di Gaza

MediaHub – Indonesia tengah bersiap untuk berpartisipasi dalam International Stabilisation Force (ISF) sebagai bagian dari misi perdamaian, dengan rencana mengirimkan 8.000 personel TNI ke Gaza. Penugasan ini dilakukan di bawah kepemimpinan Donald Trump melalui skema Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang didasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang diberlakukan pada November 2025.

Langkah ini diambil untuk mendukung proses perdamaian yang diusulkan yang terdiri dari 20 poin, dikenal luas sebagai Trump’s 20-Point Plan. Namun, keputusan ini bukan tanpa risiko, terutama terkait dengan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan ini dikhawatirkan dapat memberikan ruang bagi Amerika Serikat untuk memperkuat dominasi di Timur Tengah, khususnya dalam konteks isu yang berkaitan dengan Israel dan Palestina.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa partisipasi dalam ISF sepenuhnya berada di bawah kendali nasional dan berlandaskan pada prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif serta hukum internasional. Indonesia memastikan bahwa keikutsertaan anggotanya bukan untuk misi tempur, melainkan untuk tujuan kemanusiaan, yang berfokus pada perlindungan warga sipil dan bantuan kemanusiaan.

Pasukan TNI akan terlibat dalam rekonstruksi, pelatihan, dan peningkatan kapasitas Polisi Palestina, dengan penekanan bahwa penggunaan kekuatan hanya diperbolehkan dalam situasi pertahanan diri dan harus mematuhi hukum internasional.

Area penugasan Indonesia akan dibatasi hanya di Gaza, dan pemerintah telah menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk perubahan demografi yang dapat merugikan warga Palestina. Indonesia bertujuan mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara, sesuai dengan parameter yang telah disepakati dalam hukum internasional.

Namun, ada kekhawatiran bahwa pengiriman pasukan ini justru akan mendukung agenda besar AS dalam menciptakan imperialisme baru, melalui mekanisme seperti Trump’s 20-Point Plan. Rencana tersebut menunjukkan kecenderungan untuk mengendalikan Gaza tanpa melibatkan masukan dari pihak-pihak Palestina. TNI juga akan bekerja sama langsung dengan Israel dan Mesir, serta pasukan polisi Palestina yang baru dilatih, tanpa keterlibatan Hamas atau Otoritas Palestina.

Analisis terhadap poin-poin dalam Trump’s 20-Point Plan menunjukkan ambisi AS untuk mendominasi kawasan. Dalam rencana itu, terdapat ketentuan bahwa Gaza akan berada di bawah pemerintahan sementara yang dikoordinasi oleh BoP, yang menciptakan struktur pemerintahan baru tanpa keterlibatan Hamas, yang selama ini berfungsi sebagai penyeimbang politik di kawasan tersebut.

Dengan kondisi ini, Palestina akan semakin kehilangan kontrol atas politik, ekonomi, dan militer mereka, sehingga memperkuat dominasi AS dan Israel. Jika Indonesia tetap terlibat dalam rencana perdamaian yang diajukan Trump, maka tantangan domestik terhadap dukungan terhadap Palestina akan meningkat, mendorong pertanyaan mengenai komitmen pemerintah untuk membela hak-hak Palestina.

Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu mendorong perubahan substansi dalam rencana perencanaan perdamaian yang melibatkan otoritas Palestina. Dengan menegaskan kembali dukungannya terhadap solusi dua negara di forum internasional, termasuk di PBB dan Organisasi Kerjasama Islam, Indonesia bisa menggalang solidaritas untuk mencapai gencatan senjata dan mengakhiri pendudukan Israel.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mendorong rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Gaza, sambil melibatkan negara-negara lain dan mengurangi peran dominan AS dalam proyek tersebut. Dengan melakukan revisi terhadap substansi poin-poin rencana damai, Indonesia dapat tetap konsisten dengan komitmennya untuk mendukung Palestina dan memastikan langkah-langkah yang diambil sejalan dengan tujuan nasionalnya.