Prabowo Tegaskan Defisit APBN Tetap di Bawah 3 Persen

MediaHub – Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa pemerintah akan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah ambang batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam wawancara dengan Bloomberg, Prabowo mengungkapkan bahwa perubahan pada batas defisit tersebut hanya akan dilakukan dalam situasi krisis besar, seperti pandemi Covid-19.

“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak memiliki rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti Covid-19,” ujar Prabowo dalam pernyataannya pada Minggu (15/3).

Prabowo berharap pemerintah tidak perlu melampaui batas tersebut selama situasi ekonomi tetap terkendali. “Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya,” tambahnya.

Sejak awal 2000-an, Indonesia telah menerapkan batas defisit maksimal 3 persen dari PDB sebagai bagian dari disiplin fiskal pasca krisis keuangan Asia. Aturan ini menjadi salah satu indikator penting bagi para investor dalam mengevaluasi stabilitas ekonomi tanah air.

Sang presiden juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan pengelolaan anggaran dengan prinsip kehati-hatian. Ia menolak pendekatan yang mendorong pertumbuhan melalui peningkatan utang yang besar-besaran. “Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan. Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan,” paparnya.

Dalam pandangannya, Indonesia memiliki sejumlah keunggulan untuk mempertahankan ketahanan ekonomi, terutama berkat sumber daya alam seperti kelapa sawit dan batu bara yang relatif murah. Pemerintah juga terus mengembangkan energi alternatif, seperti panas bumi, tenaga surya, tenaga air, dan biofuel, untuk mengurangi ketergantungan pada energi yang diimpor.

“Jika kita dapat melewati masa ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien dan kurang bergantung pada sumber dari luar,” tandas Prabowo.

Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran akan dampak lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah terhadap APBN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengingatkan bahwa kenaikan harga minyak dapat memperbesar defisit fiskal.

Dalam skenario moderat, jika harga minyak mentah mencapai US$97 per barel, defisit APBN diperkirakan dapat meningkat menjadi sekitar 3,53 persen dari PDB. Dalam skenario terburuk, ketika harga minyak melampaui US$115 per barel dan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS, defisit APBN bisa melebar hingga sekitar 4,06 persen dari PDB.

Meski begitu, pemerintah tetap optimis bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh. Konsumsi domestik menyumbang sekitar 54 persen dari PDB, rasio utang luar negeri berada di kisaran 29,9 persen dari PDB, serta cadangan devisa mencapai sekitar US$151,9 miliar atau setara enam bulan impor.

Untuk mengantisipasi potensi tekanan global, pemerintah juga telah menyiapkan opsi kebijakan fiskal darurat melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang dapat memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan anggaran apabila diperlukan.