MediaHub – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Wirman Hamzani, lebih dikenal dengan sapaan Hamzan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Tengah. Ia mempertanyakan legitimasi penunjukan Kepala Sekolah (Kepsek) yang melibatkan oknum P3K baru lulus kurang dari dua tahun.
Menurut Hamzan, banyak guru yang lebih berpengalaman dan segera memasuki masa pensiun tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya. Dalam sebuah pernyataan, ia mengungkapkan keheranannya, “Ada guru yang jelas lebih layak dan memiliki pengalaman, tetapi justru yang baru lulus yang dipilih. Ini sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.
Hamzan melanjutkan bahwa dalam mutasi yang baru-baru ini dilakukan, Pemkab Lombok Tengah terkesan mengedepankan praktik monopoli dan tumpang tindih. “Banyak yang sebenarnya cocok untuk posisi Kepsek justru diabaikan. Yang tidak sesuai malah diutamakan. Apakah ini merupakan bentuk balas jasa politik?” tanyanya dengan nada skeptis.
Pernyataan ini menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan proses seleksi dalam penunjukan Kepsek, agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak tetapi juga memperhatikan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
