Politik & Hukum
AMARAH NTB Minta Vonis Kasus Pokir Siluman Diperhatikan Secara Serius
AMARAH NTB mengingatkan hakim untuk tegas dalam vonis kasus pokir siluman dan akan unjuk rasa di Pengadilan Tipikor.
ARCHIVE
Tag: DPRD
ADVERTISEMENT970 × 90
Politik & Hukum
Teddy Ungkap Rutinitas Prabowo, Berenang Tiap Pagi untuk Jaga Stamina
MEDIAHUB.ID – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkap rutinitas Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu, 18 April 2026. Ia menyebut, sejak sekitar pukul 05.00 WIB,…
Politik & Hukum
Retret DPRD Diharapkan Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
MEDIAHUB.ID – Kegiatan retret DPRD berlangsung dari pagi hingga malam dengan agenda pembekalan dan diskusi strategis. Para peserta tampak mengenakan seragam Komponen Cadangan (Komcad)…
Kesehatan
Merasa Tak Adil Dengan Gaji 200 Ribu, Sejumlah Nakes Loteng Datangi Kantor DPRD
Tenaga kesehatan paruh waktu di Lombok Tengah mengadukan rendahnya upah dan meminta perhatian DPRD dalam audiensi yang berlangsung baru-baru ini.
Politik & Hukum
Kuasa Hukum WH Akan Lapor Balik AR Terkait Kasus Dugaan Penipuan
Kuasa Hukum WH, Imam Subawaih, menjelaskan tidak adanya keterlibatan kliennya dalam kasus dugaan penipuan yang menghebohkan.
ADVERTISEMENTResponsive
Pendidikan & Sosial
Kekerasan oleh Kepala Desa Terhadap Guru Agama, DPRD Loteng Beraksi
Seorang Kepala Desa di Lombok Tengah menganiaya guru agama, DPRD Loteng angkat bicara untuk meminta penegakan hukum.
Ekonomi & Bisnis
Dewan Hamzan: Tindakan Segera Diperlukan untuk Program MBG di Lombok Tengah
Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah minta Satgas MBG melakukan sidak di SPPG yang bermasalah, terutama di Kecamatan Janapria.
Politik & Hukum
AMARAH MINTA Kejati NTB Ambil Langkah Tegas Terhadap 15 Anggota DPRD Terkait Dugaan Gratifikasi Dana Siluman
Kejati NTB belum ambil keputusan tegas terhadap 15 anggota DPRD terkait dugaan gratifikasi, menimbulkan kekecewaan di masyarakat.
Politik & Hukum
AMARAH NTB Siapkan Laporan ke KPK Terkait Dugaan Gratifikasi Kajati
AMARAH NTB akan melaporkan Kajati Wahyudi ke KPK terkait dugaan menghalangi proses hukum gratifikasi 15 anggota DPRD NTB.
Pendidikan & Sosial
DPRD Lombok Barat Tanggapi Keluhan Gaji Guru PPPK Paruh Waktu
DPRD Lombok Barat memberikan tanggapan atas keluhan terkait gaji guru PPPK paruh waktu yang hanya Rp250 ribu.