Dewan Hamzan: Tindakan Segera Diperlukan untuk Program MBG di Lombok Tengah

MediaHub – Lombok Tengah – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Wirman Hamzani, menekankan pentingnya tindakan cepat dari Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) di berbagai SPPG yang ada di daerah tersebut. Hal ini diperlukan mengingat masih banyak dapur MBG yang belum memenuhi petunjuk teknis dan operasional yang ditetapkan oleh BGN.

Hamzan, yang merupakan anggota dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), meminta agar Satgas bertindak tegas dan tidak menunggu pusat untuk melakukan pengecekan. “Sebagai Satgas yang beroperasi di Lombok Tengah, kami mendorong agar mereka segera mengambil langkah, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di daerah pedesaan, seperti di Kecamatan Janapria, di mana banyak yang belum menjalankan juklak dan juknis dengan benar,” ujarnya dalam wawancara dengan MediaHub.

Meskipun saat ini Komisi IV belum memiliki rencana untuk melakukan sidak bersama Satgas, Koordinator Wilayah (Korwil), dan Koordinator Kabupaten (Korkab), mereka telah berkomunikasi untuk melakukan pengawasan secara bersamaan. Menurut Hamzan, laporan masyarakat mengenai distribusi program MBG di Kecamatan Janapria telah diterima beberapa kali, termasuk di SPPG yang terletak di belakang SMPN 1 Janapria, di mana kualitas makanan yang disediakan dianggap tidak layak.

Selain itu, ia juga menerima informasi serupa mengenai SPPG di Dusun Dasan Tengak, Desa Lingkoq Brenge. Lebih lanjut, diketahui bahwa SPPG di Desa Bakan telah ditutup sementara pada tanggal 10 Maret 2026 karena menyajikan roti yang sudah berjamur kepada penerima manfaat.

“Kami meminta agar Satgas dapat segera melakukan sidak di SPPG yang ada di Kecamatan Janapria,” tambahnya. Hamzan mengungkapkan bahwa dugaan mengenai keuntungan yang diperoleh oleh pengelola mungkin lebih besar dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Ia menekankan pentingnya perhatian khusus agar program MBG tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang mengutamakan kepentingan pribadi mereka. “Ini menjadi perhatian agar program MBG tidak dijadikan sebagai kesempatan bagi mereka yang tidak bertanggung jawab,” tutup Hamzan.