Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes Merah Putih

MEDIAHUB.ID – Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto bertekad mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional dari sistem yang cenderung liberal dan kapitalistik menuju ekonomi konstitusi. Salah satu langkah utamanya adalah memperbesar peran koperasi melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, Presiden Prabowo telah memberi mandat kepada Kementerian Koperasi untuk memastikan program pembangunan 83.000 KDKMP berjalan dengan baik dan lancar. Melalui program itu, pemerintah ingin menjadikan koperasi kembali sebagai soko guru perekonomian nasional.

“Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyatakan perekonomian Indonesia disusun atas asas kekeluargaan dengan koperasi sebagai pilar utama. Para pendiri bangsa ingin koperasi ditempatkan dan kembali masuk ke sektor produksi, distribusi, industri, bahkan perkreditan,” ujar Ferry dalam kuliah umum kepada Perwira Siswa Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Komando TNI TA 2026 di Bandung, Jumat, 17 April 2026.

Ferry menegaskan, koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan instrumen konstitusional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara bersama-sama. Ia juga menyebut sejarah telah mencatat peran besar koperasi dalam produksi, distribusi, hingga industri.

“Presiden Prabowo menegaskan negara harus hadir kembali mengatur sistem ekonomi,” katanya.

Menurut data Kementerian Koperasi, hingga saat ini sebanyak 83.374 KDKMP telah memiliki badan hukum. Di sisi lain, proses pembangunan fisik seperti gerai, gudang, dan sarana prasarana pendukung juga terus dipercepat untuk 35 ribu unit. Sebanyak 4.200 unit KDKMP disebut telah rampung 100 persen dan siap memasuki tahap operasional.

Dalam proses pembentukan badan hukum dan pembangunan fisik, Ferry mengaku masih menemukan sejumlah tantangan mendasar di desa dan kelurahan. Di antaranya ketiadaan listrik, internet, cold storage, hingga fasilitas nelayan.

“Fakta ini menunjukkan pentingnya membangun bangsa dari desa dan pinggiran sebagaimana tertuang dalam Asta Cita nomor 6, yaitu membangun dari bawah dan dari desa,” ujarnya.

Ferry juga menegaskan bahwa KDKMP memiliki tiga fungsi utama, yakni mendistribusikan barang kebutuhan pokok, menyerap hasil produksi masyarakat sebagai offtaker, serta menyalurkan program pemerintah seperti bantuan sosial dan pangan.

Untuk mempercepat operasionalisasi KDKMP, Kementerian Koperasi telah merekrut tenaga pendamping Project Management Officer (PMO) dan Business Assistant (BA) yang ditempatkan di dinas koperasi daerah serta di KDKMP. Pemerintah juga membuka kesempatan kerja untuk 30.000 orang yang akan ditempatkan di koperasi tersebut.

Ia menjelaskan, rekrutmen tenaga manajer di KDKMP diperlukan karena desa dan kelurahan masih terkendala sumber daya manusia yang unggul untuk mendukung operasional koperasi. Kehadiran mereka diharapkan dapat mempercepat operasionalisasi KDKMP dengan tetap mengedepankan bisnis yang berkelanjutan.

“Beberapa hari lalu kami bersama Menko Pangan mengumumkan perekrutan 30 ribu sarjana untuk menjadi manajer koperasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan operasional yang menjadi tahap penting dan menentukan,” kata Ferry.