Ketegangan di DK PBB: AS Ungkap Perlindungan Rusia dan China terhadap Iran

MediaHub – Pertemuan terbaru Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memperlihatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan sekutunya dengan Rusia serta China saat membahas isu Iran. Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, berbicara tegas mengenai upaya kedua negara besar tersebut untuk melindungi Iran dari sanksi yang diusulkan.

Waltz menegaskan bahwa Rusia dan China menghalangi kinerja Komite 1737, yang bertugas untuk mengawasi sanksi terhadap program nuklir Iran. Komite ini dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB 1737 yang diadopsi pada tahun 2006. Menurutnya, semua negara anggota PBB harus menerapkan embargo senjata terhadap Iran dan melarang transfer teknologi rudal.

“Ketentuan PBB ini bukanlah langkah sewenang-wenang, tetapi bertujuan untuk menangani ancaman yang ditimbulkan oleh program nuklir dan dukungan Iran terhadap terorisme,” kata Waltz dalam pidatonya, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters.

Waltz juga mengungkapkan bahwa upaya Rusia dan China untuk memblokir pembahasan tentang Iran di komite sanksi bulan ini mengalami kegagalan, setelah ditolak dengan suara 11-2. Dalam pertemuan, ia menyoroti pernyataan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengenai pengayaan uranium Iran yang mencapai 60 persen—suatu tingkat yang tidak diawasi karena Iran menolak akses IAEA.

Sementara itu, Duta Besar Rusia, Vasily Nebenzya, menuduh AS mencari keuntungan dari situasi ini dengan mengobarkan ketakutan terhadap rencana Iran untuk mendapatkan senjata nuklir. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai taktik untuk meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.

Di sisi lain, Duta Besar China, Fu Cong, melontarkan kritik terhadap AS dengan menyebutnya sebagai penghasut krisis nuklir. Ia menekankan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan AS terhadap Iran selama proses diplomasi menjadi penyebab kegagalan dalam mencapai kesepakatan.

Dalam konteks ini, Duta Besar Iran, Amir Saeid Iravani, mengklarifikasi bahwa program nuklir negara tersebut bersifat damai dan menolak tuduhan yang beredar sebagai alasan untuk semakin menjatuhkan sanksi.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan ini seringkali digunakan oleh pejabat, termasuk mantan Presiden Donald Trump, sebagai alasan untuk tindakan militer terhadap Iran, yang mana program nuklirnya selalu menjadi fokus kritik. Inggris dan Prancis juga mendukung rencana untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran dengan mengingat kegagalan Teheran dalam menanggapi kekhawatiran internasional terkait program nuklirnya.