MediaHub – Lombok Tengah – Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Rindawanto Evendi menegaskan, Seleksi Petugas Pendamping Haji (PPIH) merupakan proses krusial yang ditetapkan Kementerian Agama untuk menjaring petugas profesional, berintegritas, dan kompeten dalam melayani jemaah, mulai dari Tanah Air hingga Arab Saudi. Seleksi diperketat dengan fokus pada kedisiplinan dan fisik, meliputi tahapan administrasi, tes CAT, serta wawancara untuk berbagai formasi pelayanan. Namun bukan rahasia umum bagi masyarakat saat ini, bahwa seringkali kelulusan tersebut hanya didominasi oleh pihak Kementerian Agama (Kemenag) sendiri.
“Saat ini di Kemenag Lombok Tengah Hampir semua petingginya menjadi Pendamping Haji, Mulai dari kepala Kemenag, Kasubag, hingga kasi, ini tentu semakin menguatkan dugaan kita, bahwa kepala Kemenag memiliki peran penting dalam penentuan kelulusan pendamping haji ini, seperti hasil investigasi bahkan kepala Kemenag sampai meminta sejumlah uang kepada peserta seleksi yang mau lulus jadi PPIH,” kata Ketua GMPRI NTB yang familier di sapa Rindhot.
Lebih lanjut Rindhot menegaskan, jika semua petinggi menjadi petugas haji, lalu bagaimana nasib masyarakat terkait pelayanan administrasi satu bulan kedepannya? Tentu itu harus menjadi perhatian, jangan kemudian karena aji mumpung sehingga tidak memikirkan bagaimana esensi menjadi pemimpin itu sendiri.
“Kami akan mendiskusikan hal ini ke DPP GMPRI untuk selanjutnya di atensi melakukan hearing di Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Haji Untuk menyampaikan sejumlah peristiwa yang terjadi di NTB dan khususnya di Lombok Tengah,”tutup Rindhot.
