Peringati 71 Tahun KAA, Pemikiran Bung Karno soal Imperialisme Dinilai Kian Relevan

MEDIAHUB.ID – DPP PDI Perjuangan memperingati 71 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) dengan menggelar seminar nasional di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.

Acara yang menghadirkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai keynote speech itu mengangkat tema “Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini”.

Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, Kepala Badan Sejarah Indonesia PDI Perjuangan Bonnie Triyana, serta para narasumber seperti Prof Hikmahanto, Dr. Dina Sulaeman, Andi Widjajanto, dan Heri Akhmadi. Acara ini juga dihadiri anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan dan sejumlah aktivis, termasuk Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

Dalam sambutannya, Ahmad Basarah menegaskan bahwa Konferensi Asia Afrika yang digelar pada 18-24 April 1955 di Bandung merupakan warisan paling berharga dari Presiden Soekarno.

“Bung Karno sebagai pendiri bangsa, proklamator, penggali Pancasila, dan Bapak Bangsa Indonesia,” kata Basarah.

Menurut dia, melalui KAA Bung Karno membuktikan bahwa bangsa-bangsa Asia dan Afrika memiliki hak menentukan masa depannya sendiri tanpa intervensi kolonial dan imperialis. Ia juga mengutip pidato Bung Karno yang menyerukan lahirnya “Asia Baru dan Afrika Baru”.

Basarah menambahkan, Bung Karno menegaskan bahwa kemerdekaan dan perdamaian adalah dua hal yang tidak terpisahkan. “Perdamaian adalah prasyarat bagi kemerdekaan, sebab tanpa perdamaian, kemerdekaan akan kehilangan makna dan nilainya,” ujarnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri itu juga menyoroti bahwa kolonialisme belum sepenuhnya berakhir, melainkan berubah bentuk menjadi neo-kolonialisme melalui dominasi ekonomi, ketergantungan teknologi, dan tekanan geopolitik.

Ia mengaitkan hal itu dengan berbagai krisis global, mulai dari konflik bersenjata, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, perang Rusia-Ukraina, hingga dinamika di Timur Tengah, Kuba, dan Venezuela.

Basarah menyebut Bung Karno telah lebih dulu membaca gejala ketidakstabilan akibat kapitalisme dan imperialisme sejak dekade 1920-an. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi (1964), Bung Karno disebut memandang imperialisme sebagai wujud paling agresif dari kapitalisme.

“Runtuhnya kolonialisme lama tidak berarti berakhirnya imperialisme. Imperialisme akan terus berganti wajah, berganti strategi, dan berganti instrumen,” kata Basarah.

Ia juga mengaitkan pemikiran Bung Karno dengan kondisi Iran. Basarah menyebut konsep Resistance Economy yang dikenal di Iran sejalan dengan semangat berdikari dalam Trisakti.

Dalam kesempatan itu, Basarah turut menyinggung peran Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, Megawati tidak hanya menjaga kesinambungan pemikiran Bung Karno mengenai imperialisme, Trisakti, dan Gerakan Non-Blok, tetapi juga mengaktualisasikannya dalam diplomasi global.

Megawati disebut aktif dalam berbagai forum internasional, termasuk komite internasional Zayed Award for Human Fraternity, serta kerap diundang ke forum dunia di Vatikan, Timur Tengah, Tiongkok, hingga Semenanjung Korea.

Basarah menilai diplomasi yang dijalankan Megawati merupakan diplomasi peradaban yang melampaui batas negara, agama, dan kepentingan jangka pendek. Ia menegaskan bahwa sikap tersebut sejalan dengan warisan Bung Karno yang mengedepankan dialog, penghormatan terhadap hukum internasional, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

Basarah berharap peringatan 71 tahun KAA menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas Global South, mewujudkan Trisakti sebagai kebijakan negara, serta memperkuat peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

“Mari kita hidupkan kembali Semangat Bandung, mari kita wujudkan Trisakti sebagai jalan nyata kemerdekaan sejati,” ujar Basarah.