DPR Akan Panggil BGN soal Pengadaan Puluhan Ribu Motor Listrik

MEDIAHUB.ID – Komisi IX DPR RI menyoroti pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai bermasalah dari sisi tata kelola anggaran. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyebut kebijakan itu perlu dijelaskan karena sebelumnya Kementerian Keuangan disebut pernah menolak usulan pengadaan tersebut.

“Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara,” ujar Charles kepada wartawan, Rabu, 8 April 2026.

Charles menegaskan tidak boleh ada lembaga yang menjalankan pengadaan di luar mekanisme anggaran yang sah. Menurut dia, langkah BGN membeli puluhan ribu motor listrik juga berpotensi menjadi pemborosan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Ia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto seharusnya fokus pada pemenuhan gizi anak-anak, bukan pada pengadaan yang dinilai tidak mendesak.

“Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik yang urgensinya tidak jelas. Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Komisi IX DPR juga meminta BGN memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penganggaran, urgensi, dan tujuan pengadaan motor listrik tersebut. Charles menegaskan, jika tidak ada penjelasan yang kuat dan transparan, kebijakan itu patut dipertanyakan dan dihentikan.

“Fokus utama harus pada perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan yang berpotensi mengada-ada. Kalau tidak ada penjelasan yang kuat dan transparan terkait dasar penganggaran dan urgensinya, maka ini patut diduga sebagai kebijakan yang tidak tepat dan harus dihentikan,” ujarnya.

Karena itu, Komisi IX DPR akan memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana untuk meminta penjelasan resmi terkait pengadaan tersebut. DPR menegaskan anggaran negara harus digunakan secara akuntabel dan sesuai kebutuhan program.

“Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas,” tutup Charles.