Wacana Haji Pakai Sistem “War Tiket” Muncul, Antrean Puluhan Tahun Ingin Dikaji Ulang
MEDIAHUB.ID – Wacana perubahan sistem keberangkatan haji kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, muncul usulan agar mekanisme antrean panjang diganti dengan sistem “war tiket” seperti pembelian tiket konser.
Usulan tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, yang menilai antrean haji di Indonesia sudah terlalu lama dan perlu dikaji ulang.
“Jujur, ketika kita bicara tentang antrean, pemikiran kami di Kementerian Haji terutama pemikiran dari Wamen saya yang sangat progresif itu muncul apakah perlu antrean yang begitu lama,” ujar Gus Irfan, dikutip dari tayangan YouTube Kemenhaj pada 9 April 2026.
Ia menambahkan, pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan menghidupkan kembali mekanisme lama yang disebutnya lebih sederhana, yakni sistem pendaftaran haji sebelum pengelolaan dana berada di bawah BPKH.
“Apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman-zaman sebelum ada BPKH?” sambungnya.
Menurut Gus Irfan, sebelum ada BPKH, pendaftaran haji tidak mengenal antrean panjang seperti saat ini. Pemerintah saat itu hanya mengumumkan biaya dan jadwal pendaftaran, lalu calon jemaah yang siap bisa langsung mendaftar.
“Waktu itu pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian, silakan yang mau berangkat haji, silakan membayar semacam war tiket,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa wacana tersebut belum menjadi keputusan final. Menurutnya, ide itu masih dalam tahap pemikiran dan perlu pembahasan lebih lanjut.
“Apakah perlu kita memikirkan hal seperti itu lagi? Tentu ini bukan hal yang gampang untuk diputuskan. Tapi sebagai sebuah wacana tentu bisa sah-sah saja untuk kita pikirkan,” kata Gus Irfan.
Saat ini, antrean haji di Indonesia memang kerap mencapai puluhan tahun akibat tingginya minat masyarakat dan terbatasnya kuota dari Arab Saudi. Wacana perubahan sistem ini pun memicu perbincangan luas di tengah publik.
Hingga kini, masyarakat masih menunggu arah kebijakan pemerintah terkait skema keberangkatan haji ke depan.
