Demokrat: Pembahasan RUU Pemilu Belum Mendesak, Waktu Menuju 2029 Masih Panjang

MEDIAHUB.ID – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai pembahasan resmi RUU Pemilu di DPR belum menjadi prioritas mendesak karena waktu menuju Pemilu 2029 masih cukup panjang.

“Kan waktunya masih cukup. Waktunya masih cukup panjang, Pemilu 2029. Dan biasanya memang tahapan Pemilu itu kan satu tahun setengah,” ujar Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.

Herman menjelaskan, tahapan pemilu umumnya dimulai dari pendaftaran hingga penetapan partai politik peserta, lalu berlanjut ke rangkaian tahapan lain yang memakan waktu sekitar satu setengah tahun. Dengan tambahan masa persiapan, menurut dia, pembahasan regulasi masih memiliki ruang waktu yang memadai.

“Kalau dengan persiapan, taruhlah dua tahun. Di tahun 2027 lah sebetulnya,” katanya.

Meski demikian, Herman menilai ada agenda lain yang juga penting untuk segera dibahas, yakni rekrutmen penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Menurut dia, proses tersebut tidak kalah krusial dibanding pembahasan RUU Pemilu.

“Yang paling penting sekarang juga harusnya sudah running mungkin untuk rekrutmen terhadap komisioner KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ini juga saya kira harus dibicarakan dulu,” ujarnya.

Ia menekankan, kualitas penyelenggara pemilu menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik. Karena itu, integritas, kapabilitas, dan kapasitas para komisioner harus diperhatikan dengan serius.

“Para penyelenggara ini kan penting integritasnya, kapabilitasnya, kapasitasnya, ini kan harus juga mumpuni dan mampu memberikan kepercayaan kepada seluruh partai-partai, kepada publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Herman mengatakan pembahasan RUU Pemilu nantinya juga perlu diarahkan pada efisiensi anggaran, efektivitas pelaksanaan, serta keadilan bagi seluruh elemen masyarakat.

Ia menambahkan, sejumlah isu teknis dalam sistem pemilu, seperti metode konversi suara Sainte-Lague maupun Kuota Hare, akan menjadi bagian dari pembahasan substansi yang lebih luas.

“Apakah dengan Sainte-Lague atau dengan Kuota Hare misalkan, ini kan terus akan dibahas di sekitar-sekitar lima atau sampai enam isu pokok di dalam substansi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum,” pungkasnya.