MUI Mendesak Tindakan Diplomatik Pasca Serangan Israel di Lebanon

MediaHub – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan agar pemerintah Republik Indonesia segera mengambil langkah diplomatik yang tegas. Hal ini terkait dengan gugurnya prajurit TNI akibat serangan militer Israel di pos penjagaan Pasukan Perdamaian PBB yang terletak di Lebanon (UNIFIL).

Dalam pernyataannya, MUI dengan tegas mengecam aksi tersebut. Ketua MUI untuk Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menyampaikan bahwa pemerintah perlu bertindak melalui jalur bilateral maupun multilateral untuk menuntut pertanggungjawaban atas insiden ini. “Kepada pemerintah Indonesia agar mengambil langkah diplomatik yang tegas,” ujarnya, mengutip siaran pers resmi MUI pada Senin (30/3).

Sudarnoto menegaskan bahwa serangan yang dilancarkan oleh Israel mencerminkan sikap yang semakin mengabaikan hukum internasional. Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian yang beroperasi di bawah mandat PBB. “Tindakan ini tidak hanya melanggar norma hukum internasional, tetapi juga mencederai prinsip kemanusiaan universal,” tambahnya.

Lebih lanjut, MUI menganggap serangan terhadap pasukan perdamaian sebagai pelanggaran serius yang harus mendapat perhatian. MUI juga meminta agar penyelidikan dilakukan secara transparan dan independen untuk mengusut tuntas insiden tersebut.

Tak hanya itu, MUI mendesak PBB untuk segera melakukan investigasi independen dan menjatuhkan sanksi sesuai terhadap pihak yang melanggar. MUI pun mengajak masyarakat internasional untuk tidak berpangku tangan terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional.

Insiden tragis ini mengakibatkan gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam kontingen pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. UNIFIL melaporkan bahwa dua prajurit TNI tewas akibat ledakan yang sumbernya masih dalam penyelidikan. Sementara itu, Praka Farizal Rhomadhon mengalami nasib tragis akibat ledakan proyektil di dekat pos mereka pada Minggu (29/3).

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, berserta pemerintah Indonesia mengutuk keras insiden ini. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan pentingnya melindungi keselamatan pasukan penjaga perdamaian dan mendesak diadakan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas masalah ini. “Keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak dapat ditawar dan harus dijunjung tinggi setiap saat,” tegas Sugiono dalam unggahannya di X, Selasa (31/3).