Menkes Budi Ungkap Subsidi PBI BPJS Kesehatan Masih Dinikmati Sebagian Warga Terkaya

MEDIAHUB.ID – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap adanya anomali dalam data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan setelah dilakukan konsolidasi lintas kementerian dan lembaga melalui Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Budi, masih ditemukan penerima subsidi yang tidak sepenuhnya tepat sasaran, termasuk warga dari kelompok 10 persen terkaya.

“Kita melihat ada anomali bahwa uang yang kita bayarkan, itu tidak semuanya untuk 50 persen orang termiskin. Ada juga yang 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan, sesudah kita konsolidasikan data di BPS,” ujar Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Budi menjelaskan, dari sekitar 96 juta data PBI yang dibayarkan Kemenkes, terdapat 47.000 penerima yang dinilai belum tepat sasaran. Selain itu, ada pula 35 juta data pekerja bukan penerima upah (PBPU) dari pemerintah daerah yang juga teridentifikasi tidak sesuai sasaran.

Ia menambahkan, pada skema PBPU peserta kelas 3, masih ada sekitar 11 juta data yang dinilai kurang tepat sasaran. Karena itu, pemerintah berencana memindahkan kuota subsidi tersebut kepada warga yang lebih membutuhkan.

“Jadi ada beberapa teman kita di desil 5 yang belum bisa masuk PBI. Lebih baik kita kurangin yang desil 10, yang 10 persen terkaya, kita hapus dia, kita alihkan kuotanya ke yang desil 5,” kata Budi.

Budi menyebut, dari total penghapusan 11 juta PBI, sebanyak 2,1 juta di antaranya telah aktif kembali, terutama untuk peserta dengan penyakit katastropik yang membutuhkan layanan seperti cuci darah.

Sementara itu, sekitar 8,8 juta peserta lainnya masih tetap bisa mengakses layanan kesehatan selama tiga bulan hingga akhir April. Masa tersebut, kata Budi, akan digunakan untuk memperbarui dan memverifikasi data penerima bantuan.

“Jadi ini tetap bisa dilakukan, tapi di dalam 3 bulan ini diharapkan ada refreshing dari data oleh teman-teman di BPS dan dibantu oleh Kemensos agar prinsip keadilan tadi terjadi,” ujarnya.

Budi juga menegaskan bahwa subsidi harus benar-benar diberikan kepada masyarakat yang layak menerima, bukan kepada warga yang tergolong mampu.

“Kalau dia benar orang kaya, listriknya misal 6.600 atau 2.200, ya sudah sepantasnya memang dia tidak disubsidi PBI, sehingga uang PBI-nya bisa dialihkan ke yang lain,” tegasnya.