Ancaman Mogok Kerja Nakes Dapat Respon Pahit Dari DPRD Komisi I, GMPRI: Jangan Masuk Dapur Orang
MediaHub – Lombok Tengah – Rencana aksi mogok kerja yang diusulkan oleh Tenaga Kesehatan (nakes) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) di Lombok Tengah tengah menjadi sorotan. Mereka menuntut kejelasan mengenai gaji yang hanya sebesar 200 ribu rupiah per bulan. Dalam konteks ini, sepertinya nakes PW tersebut menghadapi ancaman sanksi dari DPRD Lombok Tengah, yang justru menambah ketegangan di antara para tenaga kesehatan ini.
Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Rindawanto Evendi (Rindhot), mengecam pernyataan dari Ketua Komisi I DPRD Loteng, Ahmad Syamsul Hadi, S.H. Menurutnya, ungkapan yang menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah akan mengambil tindakan tegas jika ada aksi mogok, tampak seperti upaya untuk membungkam suara para nakes dalam menyampaikan pendapat mereka.
“Seharusnya seorang Anggota DPRD menjadi saluran aspirasi bagi nakes. Namun, narasi yang muncul justru mengancam dan membuat situasi semakin panas. Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya memberikan dukungan kepada nakes yang sedang berjuang untuk hak-hak mereka,” ungkap Rindhot.
Rindhot juga menegaskan bahwa segala langkah yang diambil oleh para nakes telah melalui kajian yang mendalam dan mereka siap menghadapi segala konsekuensi. Para nakes ini, yang merupakan individu terdidik dan cerdas, sebelumnya telah mengemukakan aspirasi mereka di kantor DPRD Loteng, dan mendapatkan respons positif dari Komisi VI yang menangani isu kesehatan. Komisi VI berkomitmen untuk membawa tuntutan nakes ini hingga ke tingkat pusat.
“Ketua komisi satu sepertinya terlalu jauh mencampuri urusan yang bukan bidangnya. Mari percayakan kepada Pemda dan DPRD Loteng, khususnya Komisi VI, untuk mencari solusi terhadap permasalahan nakes. Saya berharap Komisi I dapat fokus pada tanggung jawab mereka untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Loteng ke depan,” tutup Rindhot.
