DPD Dorong Kemenko Polkam Susun Peta Jalan Keamanan Papua

MEDIAHUB.ID – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) untuk segera melahirkan peta jalan atau road map penyelesaian persoalan keamanan di Papua.

Seruan itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di Ruang Rapat Yudistira, Gedung Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Mei 2026.

Dalam pertemuan itu, Yorrys hadir bersama Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma, Anggota DPD RI Dapil Papua Tengah Lis Tabuni, dan Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur Andi Sofyan Hasdam. Mereka menyampaikan perkembangan terkini situasi kehidupan masyarakat di Tanah Papua.

Menurut Yorrys, meningkatnya eskalasi kekerasan membuat ribuan warga mengungsi dan kehilangan rasa aman untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut juga berdampak pada aktivitas ekonomi serta proses belajar mengajar anak-anak.

“Akibat situasi keamanan yang mencekam, masyarakat kehilangan rasa aman dan nyaman untuk bekerja mencari nafkah, anak-anak pun dirundung ketakutan untuk menjalani proses belajar-mengajar,” ujar Yorrys.

Ia menambahkan, konflik bersenjata antara aparat TNI/Polri dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di sejumlah wilayah pegunungan turut memperburuk kondisi sosial masyarakat. Ribuan warga disebut terpaksa meninggalkan kampung halaman dan hidup dalam kondisi yang tidak tertata di wilayah pengungsian.

“Ribuan masyarakat mengungsi dari kampung halamannya, berharap kehidupan yang layak di wilayah-wilayah sekitarnya. Namun, hingga saat ini, pemerintah terkesan abai memperhatikan nasib mereka,” tegasnya.

Sementara itu, Filep Wamafma menyoroti penolakan masyarakat terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Ia menilai pemerintah perlu memberikan respons yang tegas dan jelas, terutama karena penolakan itu banyak dipicu oleh persepsi adanya tindakan kekerasan dari aparat keamanan.

“Proyek PSN sejatinya menghadirkan manfaat bagi masyarakat, bukan menimbulkan kegaduhan. Sebab itu, pemerintah harus menjawab kegelisahan masyarakat tersebut agar mereka merasa didengarkan dan dipedulikan,” kata Filep.

Filep juga menekankan pentingnya pemerintah menyusun dan memublikasikan road map penyelesaian masalah keamanan di Tanah Papua. Menurut dia, peta jalan itu akan menjadi pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap masa depan Papua yang damai.

Di akhir pertemuan, Yorrys menyampaikan apresiasi atas kesediaan Menko Polkam menerima dan mendengarkan aspirasi para anggota DPD RI. Ia berharap Kemenko Polkam dapat menjadi garda terdepan dalam menghadirkan solusi komprehensif bagi penyelesaian persoalan keamanan di Tanah Papua.