Gubernur DKI Jakarta Terapkan WFH untuk Efisiensi Anggaran

MediaHub – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa penerapan kebijakan Work From Home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) dapat membawa dampak positif terhadap efisiensi anggaran daerah. Salah satu pengeluaran yang diharapkan bisa berkurang adalah biaya operasional bahan bakar kendaraan dinas.

“Dengan disetujuinya Work From Home, saya yakin pengeluaran untuk bensin mobil dan biaya lainnya pasti akan menurun,” ungkap Pramono saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/4).

Dia menambahkan bahwa penghematan ini didukung oleh penerapan aturan ketat mengenai penggunaan aset negara. Selama pelaksanaan WFH satu hari dalam seminggu, seluruh kendaraan dinas dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi, mengingat pegawai sedang dalam status bekerja dari rumah.

“Saya tidak izinkan siapa pun menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi saat WFH. Status mereka adalah bekerja dari rumah,” tegasnya.

Pramono juga menjelaskan bahwa ASN di Jakarta seharusnya tidak perlu mengeluhkan pembatasan penggunaan kendaraan dinas. Menurutnya, pemerintah telah menyediakan fasilitas transportasi umum gratis yang seharusnya dimanfaatkan oleh pegawai untuk beraktivitas tanpa membebani anggaran daerah.

“Jika mereka mau menggunakan transportasi umum, semuanya gratis. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak memanfaatkan fasilitas tersebut,” kata Pramono.

Selanjutnya, dia menyoroti hak istimewa yang selama ini dimiliki oleh pegawai pemprov. Dengan akses transportasi publik yang sudah disediakan secara gratis, ASN seharusnya tidak lagi bergantung pada kendaraan operasional.

“Saya mohon maaf kepada ASN di Jakarta, meskipun mereka sudah mendapatkan privilege yang cukup baik,” ujarnya.

Pramono juga memberikan peringatan bagi pegawai yang mencoba menyalahgunakan fasilitas negara atau tidak mengikuti instruksi efisiensi. “Tindakan tegas pasti akan diambil jika mereka terlalu manja,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur DKI Jakarta ini berencana mengurangi perjalanan dinas bagi para pegawai. Setiap perjalanan dinas yang diajukan akan ditinjau kembali relevansinya sebelum memberikan persetujuan.

“Saya akan melihat satu per satu perjalanan dinas yang membutuhkan izin langsung dari saya. Jika tidak memberikan manfaat bagi Jakarta, tentu saya tidak akan izinkan,” ujar Pramono.

Langkah pengetatan ini tidak hanya berlaku untuk ASN, tetapi juga kepada entitas usaha milik daerah. Pramono mengungkapkan bahwa banyak rencana perjalanan luar daerah yang dia batalkan dari jajaran direksi perusahaan pelat merah.

“Bahkan banyak perjalanan BUMD yang tidak kami izinkan,” tambahnya. Dia mengklaim bahwa Jakarta berhasil menyeimbangkan penghematan administrasi dengan peningkatan pendapatan daerah di tengah tantangan ekonomi global.

“Jakarta sejauh ini sudah cukup baik dalam hal efisiensi administrasi,” tutup Pramono. Sebelumnya, pemerintah menerapkan WFH satu hari dalam seminggu setiap hari Jumat sebagai upaya untuk efisiensi energi di tengah konflik global, diikuti dengan pembatasan penggunaan mobil dinas dan perjalanan dinas dalam negeri.