Rieke Dorong Satu Data Indonesia untuk Sederhanakan Perizinan Investasi

MEDIAHUB.ID – Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menilai lambatnya proses investasi di Indonesia masih dipengaruhi birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih data antarinstansi.

Di tengah upaya pemerintah mendorong kemudahan berusaha, Rieke menyebut persoalan data dan koordinasi antarlembaga masih menjadi hambatan utama masuknya investasi.

Karena itu, ia mendorong penerapan Satu Data Indonesia (SDI) yang dinilai mampu mengintegrasikan data spasial dan numerik sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih terukur dan tepat sasaran.

“Konsep ini dikenal sebagai Evidence-Based Governance, yang hanya bisa bekerja optimal jika tertuang dalam Sistem Pemerintahan Digital yang utuh. Dengan SDI, proses perizinan tak lagi bergantung pada ‘orang dalam’ atau lembar demi lembar aturan teknis sektoral yang kerap saling bertentangan,” kata Rieke dalam keterangannya, Kamis, 14 Mei 2026.

Ia menilai pemerintah bersama DPR perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia agar memiliki dasar hukum yang kuat. Tanpa regulasi yang jelas, menurut dia, ego sektoral dan tumpang tindih data akan terus memperlambat investasi di Tanah Air.

Rieke juga meyakini penerapan SDI dapat membantu menekan praktik pungutan liar sekaligus mempercepat pengurusan izin usaha.

“Saya yakin Presiden Prabowo dengan latar belakang militer sangat memahami pentingnya pembenahan data dasar negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rieke menjelaskan bahwa konsep SDI dirancang untuk memotret kondisi, kebutuhan, dan potensi riil Indonesia, termasuk dalam mendukung investasi yang berorientasi pada kepentingan nasional serta penguatan industri dalam negeri.

“Data negara beres, izin cepat. Satu Data, Indonesia bangkit, maju, sejahtera,” pungkasnya.