Dana Pokir Siluman DPRD NTB Jalan Ditempat, Kejati NTB Diduga Anak Buah Febri
Mataram - Kasus yang menimpa Jampidsus Febri terkait dugaan TPPU dengan harta fantastis memunculkan beragam reaksi publik. Bahkan Aliansi Masyarakat Anti Rasua…
Mataram - Kasus yang menimpa Jampidsus Febri terkait dugaan TPPU dengan harta fantastis memunculkan beragam reaksi publik. Bahkan Aliansi Masyarakat Anti Rasua…
Kejati NTB diharapkan segera bertindak terkait dugaan gratifikasi melibatkan 15 Anggota DPR, untuk menjaga independensi hukum.
Kejati NTB belum ambil keputusan tegas terhadap 15 anggota DPRD terkait dugaan gratifikasi, menimbulkan kekecewaan di masyarakat.
AMARAH NTB akan melaporkan Kajati Wahyudi ke KPK terkait dugaan menghalangi proses hukum gratifikasi 15 anggota DPRD NTB.
MediaHub – Mataram – Aliansi Masyarakat Anti Rasuah (AMARAH) NTB kembali terlibat aktif dalam pemantauan proses persidangan lanjutan kasus korupsi DPRD NTB. Sidang yang berlangsung…
AMARAH mendesak Kejati NTB untuk segera menetapkan status hukum 15 DPRD terkait kasus gratifikasi, menyusul penetapan tiga tersangka.
AMARAH NTB mendesak keadilan atas dugaan rasuah di DPRD NTB, menuntut transparansi dalam kasus skandal fee pokir.