Dampak Kenaikan BBM Non-subsidi ke Rakyat Kecil Perlu Dimitigasi

MEDIAHUB.ID – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di tengah tekanan geopolitik global dinilai menjadi kondisi yang sulit dihindari dalam struktur ekonomi dan energi saat ini.

Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menilai penyesuaian harga tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal dan kesehatan sektor energi nasional. Indonesia, kata dia, masih terhubung erat dengan pasar energi global sehingga tidak sepenuhnya bisa lepas dari fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar.

Meski demikian, Asep menegaskan perhatian utama harus diarahkan pada pengelolaan dampak kenaikan harga agar tidak membebani masyarakat kecil dan sektor produktif secara berlebihan.

“Kenaikan BBM non-subsidi memiliki potensi efek berantai yang luas, antara lain terhadap biaya logistik, tarif transportasi, harga jasa, serta tekanan terhadap pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan. Jika tidak diantisipasi secara tepat, kondisi ini dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan tekanan inflasi,” ujar Asep dalam keterangannya, Senin, 20 April 2026.

Sebagai badan usaha milik negara yang memiliki peran strategis, PT Pertamina (Persero) disebut diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi komersial, tetapi juga memperkuat perannya sebagai jangkar stabilitas energi nasional.

Asep, yang juga Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor), mendorong sejumlah langkah strategis. Pertama, pemerintah melalui Pertamina harus memperkuat stabilitas pasokan dan distribusi energi agar tidak terjadi gangguan di lapangan. Kedua, mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi perlu dibuat lebih transparan agar publik memahami dasar kebijakan dan spekulasi pasar dapat ditekan.

Ketiga, sinergi pemerintah dan Pertamina dalam menjalankan fungsi pelayanan publik atau public service obligation perlu diperkuat, khususnya untuk menjaga ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak. Keempat, pemerintah didorong menyiapkan mitigasi terukur melalui perlindungan sosial yang adaptif, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta dukungan terhadap sektor UMKM dan transportasi publik.

Kelima, pengawasan terhadap rantai distribusi juga perlu diperkuat untuk mencegah penimbunan dan lonjakan harga yang tidak wajar di tingkat pasar.

“Dalam situasi global yang tidak menentu, kebijakan energi oleh pemerintah tidak hanya dituntut untuk adaptif, tetapi juga harus berpihak kepada masyarakat,” kata Ketua Bidang Energi & Mineral DPP Partai NasDem itu.

“Peran Pertamina sebagai jangkar stabilitas energi nasional menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa beban penyesuaian tidak ditanggung secara tidak proporsional oleh masyarakat menengah dan kecil,” pungkas Asep.