MediaHub – Mataram – Penanganan kasus dugaan “dana siluman” DPRD NTB kian menuai sorotan. Publik mempertanyakan keseriusan aparat, menyusul belum jelasnya status hukum 15 anggota DPRD…
Kasus dugaan suap di DPRD NTB memicu sorotan, dengan pertanyaan serius tentang keadilan hukum yang berlaku.
Kejati NTB diharapkan segera bertindak terkait dugaan gratifikasi melibatkan 15 Anggota DPR, untuk menjaga independensi hukum.
Keputusan KPK mengalihkan Gus Yaqut menjadi tahanan rumah memicu reaksi keras dari masyarakat. Simak opini dan analisisnya di sini.
Kejati NTB belum ambil keputusan tegas terhadap 15 anggota DPRD terkait dugaan gratifikasi, menimbulkan kekecewaan di masyarakat.
GMPRI mendesak penghapusan SLO dan NIDI sebagai syarat untuk pelanggan PLN demi kesejahteraan masyarakat.
MediaHub – Lombok Tengah – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) mendesak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk melakukan audit khusus terhadap aliran…
AMARAH NTB akan melaporkan Kajati Wahyudi ke KPK terkait dugaan menghalangi proses hukum gratifikasi 15 anggota DPRD NTB.
DPRD Lombok Barat memberikan tanggapan atas keluhan terkait gaji guru PPPK paruh waktu yang hanya Rp250 ribu.
MediaHub – Mataram – Aliansi Masyarakat Anti Rasuah (AMARAH) NTB kembali terlibat aktif dalam pemantauan proses persidangan lanjutan kasus korupsi DPRD NTB. Sidang yang berlangsung…
