Jamiluddin Soroti Istilah “Inflasi Pengamat”, Singgung Pejabat Tak Selalu Sesuai Bidang

MEDIAHUB.ID – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menyoroti fenomena “inflasi pengamat” di ruang publik.

Menurut Jamiluddin, pandangan Teddy memiliki benarnya jika dilihat dari latar belakang pendidikan. Ia mengakui ada pengamat yang kerap berbicara di luar bidang keahlian akademiknya.

Namun, Jamiluddin menegaskan keahlian seseorang tidak semata ditentukan oleh pendidikan formal. Pengalaman kerja dan keterlibatan langsung dalam suatu bidang juga dapat membentuk kompetensi yang memadai.

“Bisa saja seseorang berlatar belakang pendidikan teknik sipil namun lebih banyak bekerja di partai politik, sehingga ia sangat memahami seluk-beluk politik,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Selasa, 14 April 2026.

Ia mencontohkan profesi wartawan yang meski berlatar belakang pendidikan non-politik, tetapi karena bertugas di desk politik, akhirnya memahami isu-isu politik secara mendalam.

Jamiluddin menilai kondisi serupa lazim terjadi di Indonesia, termasuk pada sejumlah pejabat publik yang tidak selalu memiliki latar belakang pendidikan sesuai bidang yang diemban. Ia bahkan menyinggung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Menteri ESDM Bahlil, tidak memiliki keahlian (pendidikan di bidang) energi. Hal yang sama juga mungkin terjadi pada beberapa menteri lainnya,” ujarnya.

Karena itu, ia berpendapat seorang pengamat tetap dapat dianggap kompeten selama didukung pengalaman, kemampuan analisis, dan pengetahuan yang memadai di bidang tertentu.

Jamiluddin juga menekankan pentingnya integritas bagi seorang pengamat. Menurutnya, pengamat harus mengedepankan kejujuran, objektivitas, dan tidak memihak.

“Jadi, soal integritas menjadi penting bagi pengamat. Sebab, pengamat harus mengedepankan kejujuran, objektif, dan tidak memihak,” tegasnya.

Ia menambahkan, penilaian terhadap pengamat seharusnya tidak dilihat dari siapa yang berbicara, melainkan dari substansi yang disampaikan. Dengan begitu, menurutnya, istilah “inflasi pengamat” tidak akan menjadi persoalan.

Sebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya dalam konferensi pers di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 10 April 2026, menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai “inflasi pengamat”. Ia menilai, semakin banyak pihak yang memberi pandangan di luar bidang keahliannya sehingga berpotensi menimbulkan distorsi informasi di ruang publik.

“Sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat, oke,” ujar Teddy.