MATARAM – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) NTB meminta Polda NTB da

MediaHub – MATARAM – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) NTB meminta Polda NTB dan jajaran Polres terkait untuk tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Pocari Run Lombok 2026 sebelum ada kejelasan mengenai keterlibatan pelaku industri event lokal dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Permintaan itu disampaikan Ketua GMPRI NTB, Rindawanto Evendi yang akrab disapa Rindhot, menyusul pelaksanaan kegiatan Betabeq yang digelar Pemerintah Provinsi NTB dan dihadiri oleh Gubernur NTB, Sekretaris Daerah, serta sejumlah pejabat lainnya.

Menurut Rindhot, yang menjadi perhatian GMPRI bukanlah pelaksanaan event Pocari Run itu sendiri, melainkan minimnya informasi mengenai keterlibatan pelaku industri event lokal dalam proses persiapan maupun penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Ia menilai event berskala nasional yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat seharusnya memberikan ruang yang lebih luas kepada pelaku usaha daerah, terutama event organizer, vendor, tenaga kreatif, serta organisasi profesi yang bergerak di bidang penyelenggaraan kegiatan.

“Kami tidak mempersoalkan eventnya. Yang kami pertanyakan adalah sejauh mana pelaku usaha lokal dilibatkan. Event sebesar ini seharusnya menjadi kesempatan bagi pelaku industri event di NTB untuk ikut berpartisipasi dan mendapatkan manfaat ekonomi,” ujar Rindhot.

Untuk memastikan hal tersebut, GMPRI mengaku telah melakukan konfirmasi kepada sejumlah organisasi yang selama ini menaungi pelaku industri event di NTB.

Ketua Backstagers Indonesia DPD NTB, Rio, saat dikonfirmasi menyatakan tidak mengetahui adanya keterlibatan anggota organisasinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan persiapan Pocari Run Lombok 2026.

“Setahu kami tidak ada anggota Backstagers NTB yang terlibat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Bahrul Ulum selaku Ketua ASPPEK NTB (Asosiasi Pengusaha Penyelenggara Kegiatan NTB). Menurutnya, ASPPEK NTB juga tidak dilibatkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan persiapan Pocari Run Lombok 2026.

“Kami tidak terlibat dalam kegiatan tersebut,” kata Bahrul.

Rindhot menilai fakta bahwa organisasi-organisasi yang menaungi pelaku usaha penyelenggara kegiatan di NTB mengaku tidak dilibatkan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai siapa saja pihak yang memperoleh kesempatan dalam pelaksanaan event tersebut.

Menurutnya, kondisi itu memunculkan dugaan adanya dominasi kelompok tertentu dalam proses pelaksanaan kegiatan.

“Kami tidak menuduh siapa pun. Namun ketika organisasi resmi yang menaungi pelaku event di NTB mengaku tidak dilibatkan, sementara kegiatan persiapan tetap berjalan, tentu muncul pertanyaan mengenai siapa yang mendapatkan kesempatan dan akses dalam kegiatan tersebut,” katanya.

Ia menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dijawab melalui keterbukaan informasi kepada publik agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa event-event besar di daerah hanya dikelola oleh kelompok tertentu atau orang-orang yang memiliki akses khusus. Kalau memang prosesnya terbuka dan profesional, silakan dijelaskan kepada publik siapa saja yang dilibatkan dan bagaimana mekanismenya,” tegas Rindhot.

Menurut GMPRI, event berskala nasional yang menggunakan fasilitas, dukungan, dan nama daerah semestinya mampu memberikan dampak yang luas bagi masyarakat NTB, termasuk bagi pelaku usaha event, vendor lokal, tenaga kreatif, UMKM, serta sektor ekonomi kreatif lainnya.

“Yang kami perjuangkan adalah keadilan dan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha daerah. Jangan sampai masyarakat NTB hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” ujarnya.

Atas dasar itu, GMPRI meminta Polda NTB dan Polres terkait untuk tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Pocari Run Lombok 2026 sampai ada penjelasan yang transparan mengenai keterlibatan pelaku industri event lokal dalam kegiatan tersebut.

“Kami meminta aparat kepolisian mempertimbangkan persoalan ini sebelum menerbitkan izin. Keterlibatan pelaku lokal harus menjadi perhatian agar manfaat event benar-benar dirasakan masyarakat NTB,” kata Rindhot.

Senada dengan hal tersebut, Nasarudin selaku Ketua DPC GMPRI Lombok Tengah yang juga merupakan putra daerah Kecamatan Pujut menyatakan dukungannya terhadap sikap yang disampaikan GMPRI NTB.

Menurutnya, kegiatan berskala nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Lombok Tengah harus mampu memberikan ruang dan manfaat yang nyata bagi masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha dan industri kreatif daerah.

“Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Ketua GMPRI NTB. Event sebesar ini seharusnya memberikan kesempatan yang luas bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dan berkembang. Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” ujar Nasarudin.

Ia berharap pihak penyelenggara maupun pemerintah dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai keterlibatan pelaku usaha lokal dalam kegiatan tersebut sehingga tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Menurut Nasarudin, keterbukaan informasi dan pelibatan pelaku usaha daerah merupakan hal penting agar manfaat ekonomi dari event yang diselenggarakan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Lombok Tengah dan NTB secara umum.

GMPRI juga mendesak Pemerintah Provinsi NTB dan pihak penyelenggara untuk membuka informasi secara transparan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam persiapan maupun pelaksanaan Pocari Run Lombok 2026.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak penyelenggara Pocari Run Lombok 2026 belum memberikan tanggapan terkait pernyataan GMPRI mengenai keterlibatan pelaku industri event lokal dalam kegiatan tersebut.