
Politik & Hukum
Kekacauan Hukum di NTB: Dugaan Suap dan Keputusan yang Menggantung
Kasus dugaan suap di DPRD NTB memicu sorotan, dengan pertanyaan serius tentang keadilan hukum yang berlaku.

Kasus dugaan suap di DPRD NTB memicu sorotan, dengan pertanyaan serius tentang keadilan hukum yang berlaku.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya kejujuran dalam laporan pemerintahan dan perlunya kritik yang konstruktif dalam upaya perbaikan.

AMARAH NTB akan melaporkan Kajati Wahyudi ke KPK terkait dugaan menghalangi proses hukum gratifikasi 15 anggota DPRD NTB.

GMPRI dukung Gubernur NTB dalam seleksi terbuka pejabat eselon II untuk memastikan kompetensi dan profesionalisme.

Komisi III DPR panggil Kapolres dan Jaksa terkait kasus pembunuhan mahasiswi Unram, meminta penjelasan dan klarifikasi lebih lanjut.