Dukungan GMPRI Terhadap Seleksi Pejabat Eselon II di NTB

28 Feb 2026 • 09:03 • VIP

MediaHub – Mataram – Dukungan terhadap langkah transparansi dalam seleksi pejabat eselon II di Nusa Tenggara Barat (NTB) datang dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI). Organisasi ini memberikan dukungan penuh kepada Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dalam melaksanakan seleksi yang terbuka dan kompetitif di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama ini turut menarik perhatian banyak pejabat dari tingkat kabupaten dan kota, yang kini berbondong-bondong mengikuti seleksi tersebut.

Ketua GMPRI NTB, Rindawanto Evendi, yang lebih dikenal dengan sapaan Rindhot, menegaskan pentingnya menjaga independensi hasil seleksi agar bebas dari pengaruh politik. Hal ini diharapkan bisa mewujudkan birokrasi yang lebih profesional dan efisien.

BACA JUGA

JK Curiga Isu Penistaan Agama Muncul Usai Lapor Rismon Sianipar KPK Ungkap Carut-Marut Tata Kelola Dokter Spesialis di Indonesia Petugas Haji Diminta Berakhlak dan Inklusif dalam Memberi Pelayanan

“Kami mendesak Gubernur NTB untuk menekankan pada aspek kompetensi, kinerja, dan integritas dalam memilih pejabat. Hal ini jauh lebih penting ketimbang sekadar balas budi politik, yang tentunya akan mencederai komitmen meritokrasi yang beliau gaungkan saat kampanye sebelumnya,” ungkapnya pada 28 Februari.

Rindhot juga mengemukakan keprihatinan mengenai banyaknya pejabat dari tingkat kabupaten yang berusaha untuk menduduki posisi JPT pratama di tingkat provinsi. Menurutnya, sebaiknya mereka lebih berkonsentrasi dalam menunjukkan kinerja di daerah masing-masing.

“Kami percaya, Gubernur NTB seharusnya memberikan prioritas kepada pejabat provinsi yang sudah terbukti memiliki pengalaman dalam memberikan pelayanan skala NTB. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan pejabat kabupaten yang mungkin hanya mengikuti hawa nafsu untuk mencoba peruntungan,” tambahnya.

Untuk memastikan bahwa jabatan strategis diisi oleh individu yang tepat, Rindhot memberikan contoh positif dari seleksi yang dilakukan di Sulawesi Barat. Di sana, proses wawancara seleksi disiarkan langsung untuk menjaga transparansi.

“Kami menginginkan bahwa proses seleksi ini bukanlah sekadar formalitas. Ini harus menjadi mekanisme objektif dalam mengukur kesesuaian kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis dari para peserta dengan tuntutan jabatan yang akan mereka emban,” tutupnya.