Rusaknya Kejari Karo, Jangan-Jangan Kejari Lain Juga Begitu

MEDIAHUB.ID – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo pada 2 April 2026 memicu sorotan tajam terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah itu.

Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota dewan menyoroti perkara yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu. Ia disebut sempat ditahan selama 131 hari atas dakwaan korupsi terkait pekerjaan video profil desa, sebelum akhirnya divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Medan.

Kasus ini menjadi perhatian karena jaksa mendalilkan adanya mark-up anggaran, termasuk pada item editing, cutting, dubbing, hingga clip-on mikrofon, yang dinilai bernilai nol rupiah. Total kerugian negara dalam dakwaan disebut mencapai Rp202 juta.

Selain itu, Komisi III juga menyinggung dugaan adanya tekanan psikologis kepada pihak terkait selama proses penanganan perkara. Sejumlah pernyataan yang dinilai bernuansa intimidatif ikut dipersoalkan dalam forum tersebut.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kejari Karo dan meminta laporan tertulis dalam waktu satu bulan. Ia juga mendorong agar dugaan intimidasi dan propaganda anti-DPR ditelusuri lebih lanjut.

Anggota Komisi III lainnya, antara lain Hinca Pandjaitan, Abdullah, Benny K Harman, dan I Wayan Sudirta, turut menyampaikan kritik atas proses penanganan perkara yang dinilai ceroboh dan berpotensi melanggar prosedur.

Dalam rapat itu, Kajari Karo Danke Rajagukguk menyampaikan permintaan maaf dan menyebut ada kekeliruan dalam penanganan kasus tersebut. Meski begitu, Komisi III tetap menilai perlu ada pembenahan menyeluruh agar kasus serupa tidak terulang.

Kasus Kejari Karo menjadi pengingat penting bahwa penegakan hukum harus dijalankan secara profesional, akuntabel, dan menjunjung asas keadilan. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap institusi hukum bisa terus terkikis.