MEDIAHUB.ID – Pakar hidrogeologi Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Lambok M. Hutasoit, menilai pemanfaatan energi panas bumi atau geothermal di Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. Menurut dia, selain besarnya potensi yang dimiliki, edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) juga menjadi hal penting.
“Potensi panas bumi Indonesia itu sangat besar. Di Indonesia, salah satu wilayah dengan potensi panas bumi paling besar adalah Jawa Barat. Provinsi-provinsi lain juga memiliki potensi panas bumi. Jadi, memang masih sangat banyak yang bisa dikembangkan,” ujar Lambok dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu, 18 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, kekhawatiran bahwa aktivitas PLTP dapat mengurangi air tanah masyarakat perlu dipahami berdasarkan kondisi geologi masing-masing wilayah. Menurut dia, air yang dimanfaatkan dari reservoir panas bumi umumnya berada pada lapisan batuan yang berbeda dengan akuifer dangkal yang menjadi sumber air rumah tangga.
“Reservoir panas bumi dengan akuifer air tanah itu kebanyakan tidak berhubungan secara langsung. Jadi, tidak bisa begitu saja dikatakan bahwa ketika reservoir panas bumi dimanfaatkan, air tanah di atasnya otomatis akan ikut tersedot,” katanya.
Lambok menambahkan, lapisan batuan di bawah permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda. Ada lapisan yang dapat meloloskan air, sementara yang lain justru menghambat pergerakan fluida. Meski begitu, hubungan antara reservoir panas bumi dan akuifer tetap perlu diteliti karena dalam kondisi tertentu keduanya dapat saling terhubung.
Terkait pengeboran, Lambok menyebut kedalaman sekitar 2.000 meter masih berada di lapisan kerak bumi dan sangat jauh dari inti bumi yang letaknya ribuan kilometer di bawah permukaan. “Kalau dibandingkan dengan struktur bumi secara keseluruhan, kedalaman 2.000 meter itu tidak ada apa-apanya,” ujarnya.
Ia mencontohkan PLTP Kamojang di Jawa Barat yang sudah beroperasi secara komersial sejak 1983. Kawasan ini juga sempat dikunjungi Staf Khusus Wakil Presiden sekaligus Komisaris Pertamina Patra Niaga, Tina Talisa, untuk melihat langsung proses produksi listrik panas bumi, termasuk pengelolaan air dan sistem pengeborannya.
Melalui akun Instagram pribadinya, Tina menyampaikan bahwa Kamojang merupakan PLTP pertama di Indonesia yang kini memiliki lima unit pembangkit dengan total kapasitas terpasang 235 megawatt (MW). Ia menilai pengalaman panjang Kamojang menunjukkan bahwa pengembangan energi perlu berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan.
“Kamojang bukan hanya cerita tentang pembangkit listrik. Selama puluhan tahun, pengembangan panas bumi di sini tumbuh berdampingan dengan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya,” tulis Tina dalam akun Instagram @tina_talisa.
Menurut Lambok, keberlanjutan produksi panas bumi juga didukung mekanisme reinjeksi, yakni pengembalian fluida sisa produksi ke reservoir untuk menjaga tekanan. Ia menegaskan pentingnya melindungi kawasan resapan air, sebagaimana hasil penelitiannya di Wayang Windu, Jawa Barat, yang mengidentifikasi daerah resapan melalui analisis isotop air.
“Metode itu sangat membantu. Justru itu memang disarankan dan harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pengembang panas bumi. Tujuannya untuk menjaga tekanan reservoir. Istilahnya pressure maintenance,” kata Lambok.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa Indonesia masih memiliki potensi panas bumi yang sangat besar untuk dikembangkan. Ia memperkirakan pemanfaatannya baru sekitar 10 persen dari total potensi nasional, dengan Jawa Barat sebagai salah satu wilayah yang paling kaya sumber daya panas bumi.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), potensi energi panas bumi Indonesia mencapai 23,2 gigawatt (GW). Namun, kapasitas yang baru dimanfaatkan untuk pembangkit listrik baru sekitar 2,78 GW.
“Pemerintah dan perusahaan pengembang juga harus menjelaskan kondisi tersebut dengan baik kepada masyarakat. Bagaimana sistem panas buminya, bagaimana susunan lapisan batuannya, dan lapisan mana yang dimanfaatkan. Hal-hal seperti itu harus dijelaskan supaya masyarakat memahami kondisi yang sebenarnya,” tutup Lambok.
