MEDIAHUB.ID – Menteri Koperasi sekaligus Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Juliantono, bersama Presiden Syarikat Islam Hamdan Zoelva, membuka secara resmi Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 yang berlangsung hingga 20 Oktober 2026.
Kongres mengusung tema Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati dengan arah kebijakan yang menyasar lima pilar utama penguatan ekonomi umat, yakni ekonomi syariah, koperasi, zakat dan wakaf, ekologi dan keberlanjutan, serta kewirausahaan umat.
Ferry mengatakan, rangkaian kongres diharapkan melahirkan keputusan strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam di Indonesia, tetapi juga memberi kontribusi bagi bangsa, negara, dan umat secara global. Ia juga menyinggung perhatian SI terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Rangkaian kegiatan kongres akan melahirkan keputusan strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam di Indonesia, melainkan juga berkontribusi bagi kepentingan bangsa, negara, serta umat secara global. Selain di dalam negeri, perjuangan ini juga tidak melupakan saudara-saudara kita di Palestina,” ujar Ferry dalam kongres yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, Minggu, 18 Oktober 2026.
Sejumlah tokoh hadir dalam pembukaan kongres, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Utusan Khusus Presiden Muhammad Mardiono, Wakil Gubernur Surabaya Emil Elestianto Dardak, Wakil Menkop Farida Farichah, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan, serta Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destry Anna Sari.
Ferry mengapresiasi antusiasme peserta yang memadati acara pembukaan. Menurut dia, kehadiran puluhan ribu orang menjadi bukti bahwa Syarikat Islam siap kembali menjadi kekuatan besar.
“Kami akan aktifkan seluruh cabang untuk membebaskan masyarakat dari jeratan pinjaman ilegal, memberikan bantuan pangan, serta menyelesaikan masalah warga yang miskin,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pada pilar koperasi, SI mendorong pembentukan koperasi pendukung pesantren, koperasi pembiayaan syariah, serta koperasi berbasis masjid dan tempat ibadah. Untuk pilar zakat dan wakaf, fokus diarahkan pada pengelolaan yang lebih produktif agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, pada sektor ekonomi syariah, SI berupaya meningkatkan literasi dan memperluas inklusi keuangan syariah, sekaligus mencetak lebih banyak pengusaha muslim dengan akses permodalan yang memadai agar dapat berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.
“Potensi yang dimiliki sangat besar, mengingat jumlah umat muslim di Indonesia serta sejarah panjang perjuangan SI,” kata Ferry.
Ia menambahkan, Syarikat Islam yang bermula dari Syarikat Dagang Islam telah tumbuh menjadi kekuatan ekonomi sekaligus gerakan kebangsaan yang mengakar di berbagai daerah. “Sejarah panjang ini menjadi modal untuk membuktikan bahwa dakwah ekonomi bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata mewujudkan kemandirian umat,” ujarnya.
Presiden Syarikat Islam Hamdan Zoelva mengatakan, Surabaya dipilih sebagai lokasi Kongres Nasional Majelis Tahkim ke-42 untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan para pendiri bangsa. Surabaya juga menjadi saksi Kongres Pertama SI pada Januari 1913 yang dihadiri tidak kurang dari 15.000 orang.
Menurut Hamdan, sejak kongres pertama SI telah mewujudkan gagasan ekonomi umat melalui pendirian Koperasi Setia Usaha, yang disebut sebagai koperasi pertama di Indonesia, serta Asuransi Bumi Putra 1912. Keduanya menjadi bukti bahwa kekuatan ekonomi umat dibangun dengan kebersamaan, kepedulian sosial, dan kemandirian.
“Koperasi bukan sekadar usaha mencari untung, melainkan wujud solidaritas. Inilah yang kita kembangkan kembali saat ini,” tegasnya.
Hamdan menegaskan, perjuangan SI berlandaskan Sosialisme Islam, kebersamaan, keadilan, dan kerakyatan yang bersumber dari ajaran agama. Ia juga menekankan bahwa agama dan kebangsaan tidak dipisahkan, melainkan menjadi sumber moralitas sekaligus arah kebijakan negara sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945.
Sementara itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan cita-cita perjuangan SI dan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni mengembalikan kedaulatan pangan serta memastikan kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat.
Menurut Zulkifli, semangat SI yang berpihak kepada kelompok lemah juga tercermin dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang diharapkan menjadi instrumen agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat di akar rumput.
“Inilah bukti nyata perjuangan mewujudkan kemerdekaan sejati: kekayaan bangsa kembali ke rakyat, petani dan nelayan tidak lagi miskin, dan kedaulatan pangan benar-benar tercapai,” ucapnya.
