Cipayung Plus Tekankan Pentingnya Etika dan Verifikasi dalam Pemberitaan Media Massa

MEDIAHUB.ID – Aliansi Cipayung Plus Jakarta menyampaikan sejumlah catatan terkait polemik pemberitaan Tempo yang belakangan menjadi perhatian publik. Mereka menilai pemberitaan terkait isu politik nasional perlu mengedepankan keseimbangan informasi dan penyajian narasi yang akurat.

“Kami melihat perlunya penguatan pada aspek verifikasi dan penyajian informasi agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang berimbang dan kredibel,” ujar penanggung jawab Cipayung Plus, Arjuna Gani, dalam keterangannya, Rabu, 22 April 2026.

Melalui sikap tersebut, Cipayung Plus mendorong Dewan Pers melakukan evaluasi etik secara menyeluruh dan transparan terhadap produk jurnalistik yang menjadi polemik. Mereka juga mengajak semua pihak menjaga independensi media sekaligus mendorong masyarakat agar lebih kritis dalam mengonsumsi informasi.

Menurut Arjuna, dinamika yang muncul dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap media. “Kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab etik dan profesionalisme,” tegasnya.

Sebelumnya, Cipayung Plus Jakarta menggelar diskusi publik di Gedung KNPI Rawamangun untuk membahas isu tersebut. Forum itu menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pers, akademisi, hingga praktisi.

Dari sisi politik, Sekretaris DPP Mahkamah Partai Nasdem, Reginaldo Sultan, menilai pentingnya pemisahan yang jelas antara fakta dan opini dalam pemberitaan. Ia juga menyoroti penggunaan narasumber anonim yang menurutnya perlu diimbangi dengan penguatan verifikasi.

“Perlu kehati-hatian dalam mengolah informasi, terutama yang bersumber dari narasumber yang tidak disebutkan identitasnya,” ujarnya.

Reginaldo juga menyinggung pertemuan antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Presiden Prabowo Subianto yang disebut dalam salah satu laporan Tempo. Menurut dia, pertemuan tersebut lebih bersifat dialog kebangsaan.

Sementara itu, pengamat media Arfi Bambani Amri menilai peran media dalam demokrasi perlu diperkuat, seiring dengan peningkatan literasi publik agar masyarakat mampu menyaring informasi secara objektif. “Ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kualitas ekosistem informasi dan literasi masyarakat. Literasi politik perlu terus ditingkatkan oleh semua pihak,” pungkasnya.