MediaHub – Lombok Tengah — Proyek rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DI) Katon Kompleks yang bernilai Rp 116 miliar, dengan sumber dana dari APBN pusat, kini menjadi sorotan tajam. Sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) melayangkan protes keras terhadap minimnya transparansi dan komunikasi kepada masyarakat yang terdampak, terutama di kawasan hulu Kecamatan Janapria.
Ketua LSM Gerakan Masyarakat Peduli Anggaran (GEMPAR NTB), Muhammad Subur, atau akrab disapa Bur Gempar, mengekspresikan kekecewaannya dengan menilai bahwa proyek besar lintas kecamatan Janapria, Praya Tengah, dan Praya Timur ini berjalan tanpa kejelasan. Dia menyebut proyek tersebut seperti ‘proyek siluman’ akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
“Dana Rp 116 miliar ini bukan harta pribadi kontraktor atau pejabat pemerintah! Ini adalah uang rakyat dari APBN. Namun, masyarakat di desa-desa terdampak seperti Desa Langko, Selebung Rembiga, Tibu Sisok, hingga Desa Prako sama sekali tidak mengetahui informasi mengenai proyek ini. Bahkan, aparat Kecamatan Janapria pun minim informasi!” ujar Bur Gempar dalam siaran pers pada Rabu (21/10/2026).
Sementara itu, Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) NTB, Rindhot, juga menyoroti proyek tersebut. Dia menilai bahwa eksekusi proyek dikerjakan sesuai keinginan kontraktor, tanpa mempertimbangkan masyarakat yang seharusnya diutamakan.
“Kami akan membawa kasus ini ke KPK karena terdapat dugaan kuat bahwa pelaksanaannya tidak sesuai prosedur. Ini uang rakyat, bukan milik pribadi kontraktor,” tegas Rindhot dengan nada kesal.
Kedua tokoh ini menekankan enam pihak yang dinilai bertanggung jawab atas kekacauan koordinasi yang terjadi:
Kementerian PUPR Pusat & BWS Nusa Tenggara I: Dituding gagap dalam pengawasan proyek. Proyek dengan skala nasional sepatutnya mengutamakan keterbukaan informasi publik, namun tidak ada komunikasi yang jelas kepada warga di hulu.
Kontraktor Pelaksana: Terindikasi ingin monopolistis dalam pengerjaan proyek tanpa melibatkan tenaga kerja lokal. “Kami tidak ingin warga Janapria hanya mendapatkan debu dan kebisingan proyek, sementara tenaga kerja dari luar dibawa masuk,” tegasnya.
Induk P3A (IP3A) & Gabungan P3A (GP3A) Katon Kompleks: Diduga bersekongkol dalam menutup informasi pada tingkat pengurus inti. Seharusnya, peran P3A menjembatani petani di tingkat desa, namun terlihat mandul dan tidak transparan.
Camat Janapria, Camat Praya Tengah, dan Camat Praya Timur: Dikritik karena dianggap tidak menjalankan fungsi kontrol yang seharusnya. Status mereka sebagai kepala wilayah dituding tidak sensitif terhadap hak-hak ekonomi masyarakat lokal.
Komplain dari masyarakat hulu pun mulai bermunculan. Mereka mengeluhkan hilangnya hak informasi terkait distribusi air sawah dan kesempatan kerja yang seharusnya didapatkan dalam proyek infrastruktur nasional dengan program anggaran padat karya.
Menanggapi gelombang protes tersebut, masyarakat mengeluarkan tiga tuntutan utama:
Pertama: Hentikan sementara semua aktivitas proyek sebelum dilakukan sosialisasi terbuka yang melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan, dan elemen masyarakat di Janapria, Praya Tengah, dan Praya Timur.
Kedua: Buka dokumen kontrak yang menyangkut porsi keterlibatan tenaga kerja lokal dan lakukan perekrutan terbuka untuk buruh kasar dari pemuda di desa terdampak.
Ketiga: Meminta KPK dan aparat penegak hukum untuk mengawasi aliran dana proyek senilai Rp 116 miliar ini sejak dini untuk mencegah potensi korupsi.
“Jika dalam waktu dekat pihak BWS NTB dan kontraktor tidak melaksanakan sosialisasi terbuka, kami tidak akan segan untuk turun ke jalan dan menyegel proyek ini!” tutup Bur Gempar dengan tegas.
