UI Nonaktifkan 16 Mahasiswa FH Terduga Pelecehan Seksual, Dilarang Ikuti Kuliah

MEDIAHUB.ID – Universitas Indonesia (UI) menonaktifkan secara akademik sementara 16 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) yang diduga terlibat dalam kekerasan seksual verbal. Penonaktifan berlaku pada 15 April hingga 30 Mei 2026.

Langkah tersebut diambil untuk menjaga integritas proses pemeriksaan sekaligus melindungi seluruh pihak yang terlibat. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) UI melalui Surat Memo Internal Rencana Tindak Lanjut Pemeriksaan (RTLP).

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, mengatakan selama masa penonaktifan para terduga pelaku tidak diperbolehkan mengikuti seluruh kegiatan pendidikan dan proses belajar mengajar, termasuk perkuliahan, bimbingan akademik, maupun aktivitas akademik lainnya.

Mereka juga dilarang berada di lingkungan kampus, kecuali untuk memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Satgas PPK atau keperluan mendesak yang tidak dapat ditunda, dengan pengawasan dari universitas.

UI juga membatasi keterlibatan para terduga pelaku dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Pengawasan intensif diterapkan untuk mencegah interaksi langsung maupun tidak langsung dengan korban dan saksi selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen universitas untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan secara objektif, melindungi seluruh pihak yang terlibat, serta menjaga lingkungan akademik tetap kondusif,” kata Erwin, Kamis (16/4/2026).

Erwin menambahkan, UI juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) setelah penonaktifan 16 mahasiswa tersebut. Pertemuan Rektor UI Heri Hermansyah dengan Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan.

Rektor UI Heri Hermansyah menyebut kampus memiliki modal akademik yang kuat, termasuk program studi gender yang bersifat multidisiplin. Menurutnya, kajian yang lebih komprehensif dibutuhkan untuk memahami akar persoalan dan merumuskan metode pencegahan yang lebih efektif.

“Ke depan, kita perlu mendorong kajian yang lebih holistik dan multidisiplin untuk melihat akar persoalan secara menyeluruh. Dari situ kita dapat merumuskan metodologi yang lebih tepat agar peristiwa serupa dapat diminimalkan,” ujar Heri.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifah menekankan pentingnya koordinasi nasional untuk menyusun kerangka yang lebih seragam mengenai posisi dan peran Satgas di perguruan tinggi. Ia juga mendorong pertukaran praktik baik antarinstitusi serta pendekatan yang lebih partisipatif kepada mahasiswa.

“Kita perlu duduk bersama dalam forum koordinasi nasional untuk merumuskan posisi dan penguatan Satgas di perguruan tinggi sekaligus belajar dari praktik baik yang sudah ada. Selain itu, pendekatan kepada mahasiswa juga harus lebih partisipatif dengan melibatkan teman sebaya agar pesan pencegahan lebih mudah diterima,” ujar Arifah.