MEDIAHUB.ID – Pengamat politik Nurul Fatta menilai reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih akan terus berlanjut selama masa jabatan kepala negara belum berakhir.
Menurut dia, setiap reshuffle pada dasarnya menjadi awal dari penyesuaian baru dalam pemerintahan. Ia menyebut langkah itu sebagai bagian dari dinamika kekuasaan yang tidak berhenti selama presiden masih menjabat.
“Bagi Prabowo reshuffle itu tidak pernah berakhir, sampai kekuasaan itu tidak lagi dimilikinya. Jadi kalau ini dibilang permulaan, ya setiap reshuffle adalah permulaan bagi presiden, tidak pernah berakhir,” kata Nurul Fatta kepada RMOL, Jumat, 2 Oktober 2026.
Fatta juga menilai reshuffle dapat dibaca sebagai bentuk penghargaan politik kepada partai-partai yang dianggap loyal terhadap pemerintahan Prabowo. Salah satunya adalah Partai Golkar.
“Reshuffle dilakukan untuk memberikan imbalan bagi partai yang sangat loyal terhadap Prabowo. Salah satunya Golkar, Bahlil dijadikan koordinator menteri, Cak Sarmuji dari sekjend Golkar juga diberi kursi menteri,” ujarnya.
Ia menambahkan, sikap politik Golkar selama ini memperlihatkan komitmen terhadap pemerintahan Prabowo, terutama melalui peran Ketua Umumnya, Bahlil Lahadalia.
Menurut Fatta, peluang reshuffle lanjutan tetap terbuka. Ia bahkan menyebut adanya semacam jenjang karier politik di lingkungan kabinet yang bergantung pada kedekatan dengan presiden.
“Jadi apakah akan ada reshuffle lagi? Ya pasti. Jadi di level kementerian ini ada jenjang karirnya juga. Kita melihat semacam cursus honorum ala Prabowo. Menteri yang loyal naik jadi menko, dan tangga naiknya adalah kedekatan dengan presiden. Kira-kira begitu,” tandasnya.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2026.
Pengangkatan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026. Dengan jabatan tersebut, ia tetap memimpin Kementerian ESDM sekaligus menjalankan tugas sebagai menteri koordinator.
