Anwar Ibrahim Tegaskan Warga Israel akan Dideportasi Jika Masuk Malaysia

MEDIAHUB.ID – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan pemerintahnya tidak akan memberi ruang bagi warga negara Israel di wilayah Malaysia. Ia menyebut siapa pun yang terbukti masuk akan langsung dideportasi.

Sikap tegas itu disampaikan Anwar menyusul munculnya dugaan sejumlah warga Israel menyusup ke Malaysia dengan menggunakan dokumen kewarganegaraan ganda.

“Kami sedang menyelidiki. Kami tidak akan mengizinkannya. Jika memang ada, tindakan harus segera diambil. Apabila ada warga negara Israel, mereka akan langsung dideportasi karena kami tidak mengakui Israel,” kata Anwar, dikutip dari Malay Mail, Minggu, 19 Juli 2026.

Anwar mengatakan seluruh aparat keamanan dan lembaga terkait telah dikerahkan untuk mengusut laporan tersebut. Pemerintah, kata dia, tidak akan berkompromi terhadap siapa pun yang diduga melanggar kebijakan Malaysia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Menurut Anwar, proses penyelidikan masih berlangsung dan kementerian terkait akan memberikan penjelasan resmi setelah pemeriksaan selesai.

“Semua lembaga sedang melakukan penyelidikan. Saya yakin Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr Zambry Abdul Kadir akan memberikan penjelasan,” ujarnya.

Kasus ini mencuat setelah beredar laporan bahwa sejumlah warga Israel diduga memasuki negara bagian Johor menggunakan paspor dari negara lain atau dokumen kewarganegaraan ganda.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Negara Bagian Johor meminta Kementerian Dalam Negeri bersama instansi terkait menyelidiki operasional Network School di kawasan Forest City yang diduga melibatkan warga Israel.

Menteri Besar Johor Datuk Onn Hafiz Ghazi menyebut para peserta diduga menggunakan paspor negara kedua untuk masuk ke Malaysia dan mengikuti program di sekolah tersebut. Dugaan penyamaran identitas itu memicu keresahan publik dan menjadi perhatian serius pemerintah.

Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan klaim bahwa sejumlah warga asing yang memiliki paspor Israel sekaligus kewarganegaraan negara lain berupaya memasuki atau telah berada di Malaysia untuk mengikuti kegiatan tertentu. Hingga kini, otoritas Malaysia masih menyelidiki kebenaran informasi tersebut.