Kebijakan Energi Dinilai Harus Seimbang dengan Perlindungan Daya Beli Masyarakat

MEDIAHUB.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan elpiji 12 kilogram merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal dan ketahanan energi nasional di tengah tekanan global.

Nevi mengatakan kebijakan tersebut diambil dalam situasi yang tidak mudah, mengingat kondisi geopolitik dunia turut memengaruhi harga energi internasional. Indonesia, menurut dia, juga masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor LPG sehingga sangat rentan terhadap perubahan harga di pasar global.

“Pemerintah sudah mengambil langkah yang penuh perhitungan dengan tetap menjaga subsidi untuk masyarakat kecil, sementara penyesuaian dilakukan pada kelompok yang mampu. Ini bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ujar Nevi, Minggu, 26 April 2026.

Meski mendukung arah kebijakan tersebut, legislator asal Sumatera Barat II itu mengingatkan pemerintah agar tetap waspada terhadap dampak lanjutan yang bisa memengaruhi daya beli masyarakat. Ia mendorong pemerintah memperkuat pemantauan harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar, memastikan distribusi berjalan lancar, dan menjaga ketersediaan stok pangan melalui peran Bulog.

Nevi juga menyoroti potensi dampak tidak langsung pada sektor transportasi dan logistik yang dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa. Menurut dia, hal itu harus diantisipasi agar pelaku UMKM tidak terbebani terlalu berat.

“Pemerintah perlu memastikan tidak terjadi efek berantai yang membebani masyarakat, termasuk potensi penurunan kualitas dan kuantitas produk,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas psikologis pasar. Nevi mengingatkan agar pemerintah mencegah munculnya kepanikan yang dapat memicu panic buying maupun inflasi semu.

“Komunikasi publik yang baik menjadi kunci. Pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas dan menenangkan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.

Nevi menegaskan keberhasilan kebijakan energi sangat bergantung pada pengawasan yang kuat, stabilitas harga pangan, dan komunikasi publik yang efektif. Ia berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara kebijakan energi dan perlindungan daya beli masyarakat.