Purbaya Minta WP Badan Segera Lapor SPT, Tak Ada Rencana Perpanjangan

21 Apr 2026 • 23:21 • iMedia

MEDIAHUB.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum berencana memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tenggat akhir penyampaian SPT Tahunan PPh badan ditetapkan pada 30 April 2026. Dengan demikian, waktu yang tersisa bagi wajib pajak badan tinggal beberapa hari.

Purbaya meminta para wajib pajak badan segera menyelesaikan kewajiban pelaporan sebelum batas waktu berakhir. Menurutnya, perpanjangan waktu yang terus-menerus justru membuat penyelesaian kewajiban pajak tak kunjung selesai.

BACA JUGA

PLN Perkuat Kontribusi Perempuan Lewat Srikandi Movement DJP Tegaskan PPN Jalan Tol Masih Wacana dan Belum Berlaku Purbaya Ingin Buktikan Proyeksi Bank Dunia soal Ekonomi Indonesia Kurang Tepat

"Kalau diperpanjang terus enggak selesai-selesai. Untuk sementara belum ada (perpanjangan waktu), jadi cepat-cepat mengisi SPT saja," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 21 April 2026.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sempat membuka opsi relaksasi untuk pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2025. Namun, keputusan itu masih menunggu perkembangan jumlah laporan yang masuk.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan kebijakan relaksasi, termasuk bagi wajib pajak dengan status kurang bayar, masih dibahas.

"Terkait relaksasi bagi pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak badan dan pembayarannya, apabila dia kurang bayar, sampai saat ini masih dalam pembahasan, sambil menunggu perkembangan jumlah SPT Tahunan PPh wajib pajak badan yang telah dilaporkan," ujar Inge.

Di sisi lain, DJP sebelumnya telah memberikan kelonggaran kepada wajib pajak orang pribadi. Melalui Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026, pemerintah menghapus sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh 2025.

Relaksasi tersebut berlaku selama satu bulan hingga 30 April 2026. Setelah periode itu berakhir, sanksi administrasi kembali diberlakukan bagi pelaporan yang terlambat.

iMedia

iMedia adalah penulis di bawah jaringan Inspira Media, sebuah ekosistem media digital yang berfokus pada penyajian berita, opini, dan informasi aktual secara cepat, akurat, dan relevan.